Bisnis Anjlok Selama Pandemik, Pemprov Bali Bantu Bangkitkan UMKM
Denpasar, IDN Times – Selain sektor pariwisata, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Bali juga merasakan dampak pandemik COVID-19 selama beberapa bulan terakhir ini. Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk membantu para perajin dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan yang bersifat relaksasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam diskusi panelis bertajuk Government Rountable Series Covid-19: New, Next, Post secara virtual dengan tema “UKM Bali pasca COVID-19” pada Kamis (3/7).
1. Dari relaksasi pajak hingga promosi UMKM
Berbagai kebijakan mendukung sektor UKM yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali pada masa pandemik ini di antaranya relaksasi pajak, kemudahan regulasi, bantuan modal, peningkatan kualitas SDM, bantuan teknologi, promosi UMKM.
“Berbagai kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat sektor UKM berperan sangat penting untuk perekonomian Bali,” jelas Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
Selain itu kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 065/447/DISKOP/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta stimulus ekonomi sebesar Rp220 Miliar.
“Bahkan jauh sebelum COVID-19, Pemprov telah mengeluarkan kebijakan yang sangat memperhatikan UMKM seperti Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali,” imbuhnya.
2. Diharapkan UMKM bisa menggeliat pasca COVID-19
Sementara itu di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemprov telah menyiapkan berbagai langkah strategis dengan memberikan pelatihan penunjang kemampuan serta daya saing masyarakat, bimtek bagi wirausaha muda, dan mendorong peningkatan kemampuan tenaga kerja Bali melalui program Balai Latihan Kerja.
“Sementara untuk menunjang hal tersebut, pemerintah juga akan menyiapkan sarana dan prasarana, sehingga UMKM di Bali bisa makin menggeliat pasca COVID-19 ini,” jelasnya.
3.Sektor UMKM harus bisa bergerak ke arah new normal
Cok Ace mengatakan bahwa sektor UMKM harus bisa bergerak ke arah new normal. Hal ini dikarenakan selain untuk menggerakkan perekonomian, sektor ini harus mampu bersaing ke kancah global. Pun pentingnya melakukan upaya perubahan yang sesuai dengan perkembangan era normal baru ini dengan memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Terlebih pemerintah Provinsi Bali berencana membuka sektor pariwisata untuk sektor domestik pada 9 Juli mendatang.
“Sekarang kita harus bergerak ke era digital, baik pemasaran maupun sistem pembayaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas,” jelasnya.
