Pasal Zina & Perempuan Pekerja Malam RKUHP Bisa Ganggu Pariwisata Bali
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Jumat (20/9) lalu di Jakarta.
1. Ada sejumlah pasal RKUHP yang dinilai mengganggu pariwisata Bali
IDN Times/Irma YudistiraniCok Ace yang juga menjabat Wakil Gubernur Bali menegaskan, insan pariwisata Bali tidak sekadar mendukung penundaan tersebut. Tetapi juga akan mengajukan penolakan secara tertulis terhadap sejumlah pasal yang dinilai mengganggu kepariwisataan Bali.
Apalagi menurutnya hal itu telah memunculkan adanya sejumlah warning atau peringatan dari luar negeri agar warga negara mereka menghindari untuk mengunjungi Bali. Misalnya dari Australia. Tak menutup kemungkinan negara lain ikut menyusulnya.
"Kami dari insan pariwisata sangat konsen menjaga pariwisata Bali, untuk itu akan mengajukan usulan revisi tertulis kepada parlemen (DPR RI) atas beberapa pasal yang dinilai dapat berdampak negatif kepada pariwisata Bali khususnya," ujarnya di Denpasar pada Sabtu (21/9) lalu.
2. Cok Ace sebut bab pasal perzinaan sangat menyentuh private masyarakat
independent.co.ukSejumlah pasal yang akan diusulkan untuk ditinjau kembali, kata Cok Ace, di antaranya bab pasal perzinaan, yakni pasal 417 dan 419 RKUHP. Pasal ini dalam implementasinya akan sangat menyentuh ranah private masyarakat. Ini tentu mengkhawatirkan wisatawan asing, karena KUHP Indonesia menganut azas teritorial seperti yang termaktub dalam pasal 2 KUHP yang berlaku saat ini.
"Yang artinya setiap orang tidak peduli warga negara apapun yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, otomatis akan tunduk pada hukum Pidana Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat para wisatawan berpikir dua kali untuk berwisata ke Indonesia. Karena bila RKUHP berlaku tentunya pasal-pasal seperti yang disebutkan tadi dapat saja akan menjadi ancaman bagi mereka," terangnya.
Selain itu juga pasal 432 RKUHP yang kurang lebih berbunyi, “...... wanita pekerja yang pulang malam bisa dianggap sebagai gelandangan....dan seterusnya”. Padahal, lanjut dia, dalam dunia industri pariwisata tidak menutup kemungkinan pekerja perempuan pulang malam karena tuntutan pekerjaan dan pelayanan dalam dunia pariwisata.
"Tentu saja ini sangat mengganggu bisnis pariwisata, karena akan terbatas pada jam malam," tegasnya.
3. RKUHP bertentangan dengan UU Kesetaraan Gender
pexels.com/Magda EhlersCok Ace menegaskan, secara hukum hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Nasional.
"Keberatan detailnya akan diajukan secara rinci dan khusus kepada parlemen oleh insan pariwisata dalam waktu dekat ini," sebutnya.
Seperti diberitakan sejumlah media, Pemerintah bersama DPR RI akhirnya sepakat mengusulkan untuk menunda pengesahan RKUHP, karena banyaknya pasal yang kontroversial dan dinilai oleh sejumlah kalangan bisa mengancam demokratisasi di Indonesia.
Tak hanya itu, sejumlah pasal dalam RKUHP juga dinilai dapat mengganggu kepariwisataan Bali. Bahkan sebelum diberlakukan telah muncul sejumlah warning atau peringatan dari pemerintah negara asing agar warga negaranya berhati-hati berkunjung ke Bali dengan kemungkinan disahkannya RKUHP.
Misalnya situs peringatan perjalanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Bahkan sejumlah media massa terkemuka dari Negeri Kangguru dalam pemberitaan mereka menyarankan warga Australia agar menghindar untuk mengunjungi Pulau Dewata. Peringatan serupa tak menutup kemungkinan akan disusul oleh negara lain.
Baca Juga: Australia Keluarkan Travel Advice Saat Indonesia Bahas RUU KUHP
