RSUD Tabanan Belum Bayar Utang Obat, Sanjaya Minta Maaf

RSUD Tabanan biasanya melakukan pengadaan obat generik sesuai dengan fomularium nasional. Sementara untuk pengadaan obat yang tidak termasuk dalam fomularium nasional, bisa ditambahkan oleh rumah sakit melalui fomularium rumah sakit.

"Untuk obat-obat yang masuk dalam fomularium nasional hingga saat ini stoknya tersedia. Sementara yang tidak bisa kita lakukan lebih banyak pengadaan obat-obat yang masuk ke dalam fomularium rumah sakit," ujar Gusnawa.

Mekanisme pengadaan obat ini juga melalui e-katalog mengikuti Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Pengadaan obat melalui e-katalog ini sudah kita lakukan dari bulan Januari dan berproses sampai sekarang. Tetapi karena terjadinya pembayaran obat yang tersendat, ada beberapa paket obat yang tidak direspon oleh penyedia. Salah satunya obat yang disebutkan dalam voice note tersebut," kata Gusnawa.

Kekosongan obat di RSUD Tabanan karena kelerlambatan pencairan klaim BPJS Kesehatan. Hal ini berujung pada cash flow RSUD Tabanan yang bermasalah, sehingga tidak bisa membayar utang obat ke beberapa vendor. Akibatnya, ada vendor yang tidak mau merespon pengadaan obat RSUD Tabanan di e-katalog.

Selain utang, RSUD Tabanan ternyata juga memiliki piutang yang tidak tertagih sekitar Rp5 miliar. Direktur RSUD Tabanan, dr I Gede Sudiarta, mengatakan piutang ini berasal dari pasien yang datang ke RSUD Tabanan, tetapi diagnosanya tidak sesuai dengan kategori yang ditanggung BPJS.

"Misalnya pasien panas emergency. Datang ke IRD dengan suhu 39,5 derajat celsius. Tetapi kategori yang ditanggung BPJS adalah 40 derajat celsius. Tentunya pasien tidak bisa kami suruh pulang. Tetap kami rawat, hanya saja perawatannya menjadi tidak bisa diklaim ke BPJS dan ditanggung pihak rumah sakit," kata Sudiarta.

Contoh lainnya adalah pasien kecelakaan lalu lintas yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Awalnya pasien mau memakai pasien umum. Namun setelah sembuh dan diperbolehkan pulang, pasien tidak mampu membayar.

"Untuk kasus ini kami tentu tidak bisa menahan pasien, dan pembiayaan ini menjadi ditanggung rumah sakit," kata Sudiarta.

Mengenai kekosongan obat yang terjadi di RSUD Tabanan, Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Tabanan. Kekosongan ini kata Sanjaya karena keterlambatan klaim BPJS Kesehatan akibat perubahan input data dari manual ke digitalisasi. Sanjaya berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bersama.

"Sekarang ini kan semua berbasis teknologi. Tujuannya mungkin untuk akurasi, transparansi, dan lain-lain. Jadi jika ada sedikit persoalan-persoalan, saya atas nama Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah daerah meminta maaf. Mudah-mudahan ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi," katanya.

Ia menegaskan jika pihaknya juga sudah memberikan peringatan kepada direktur dan jajaran direksi RSUD Tabanan.

"Apa pun yang menjadi acuan Pemerintah Pusat harus diatensi dan dilaksanakan. Jangan teknologi dijadikan alasan ketidakmampuan. Apabila tidak mengerti, cari tenaga ahli yang mengerti," ujarnya.