Pemuda Muhammadiyah Bali Nilai Konflik Uighur Mirip Rezim Pol Pot
flickr.com/todenhoff
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap etnis etnis Uighur di Provinsi Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang mendapat tanggapan dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bali. Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bali, Azizuddin, mengutuk hal itu.
"Pemuda Muhammadiyah Bali mengutuk dan mengecam keras atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakuakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur," tegasnya di Denpasar, Jumat (21/12).
1. Segera layangkan surat protes ke Pemerintah Tiongkok
twitter.com/timesofindiaUntuk itu, pihaknya akan segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah Tiongkok melalui Konsulat Tiongkok di Bali. Ini dilakukan sebagai bagian dari penegasan sikap Pemuda Muhammadiyah dalam membela kemanusiaan.
"Kami akan berikan surat protes ke pemerintah Tiongkok. Ini sebagai bagian dari penegasan sikap kita dalam membela kemanusiaan," ucap dia.
Baca Juga: Pasca Demo Kader Golkar, Gunawan: Tarung di Musdalub Kalau Gentleman
2. Sebut Xi Jinping mirip Pol Pot
twitter.com/EmbassyofRussiaPihaknya juga mengecam tindakan represif pemerintah Tiongkok yang membangun berbagai kamp-kamp re-edukasi yang dibuat seantero Xinjiang. Di sana, lanjutnya pemerintah Tiongkok melakukan berbagai dugaan tindakan pelanggaran HAM seperti penyekapan, penyiksaan dan pemaksaan Ideologi komunis kepada etnis Uighur yang menganut agama Islam.
Berbagai kejahatan HAM ini merupakan bentuk genosida yang tujuannya ingin menghilangkan etnik. Hal ini tentu tidak dapat ditolerir dan tidak boleh terus menerus dibiarkan, karena kejahatan seperti ini sungguh tidak berkeadaban dan berprikemanusiaan.
Pihaknya bahkan menyamakan tindakan yang dilakukan oleh rezim Xi Jinping tidak jauh berbeda dengan rezim Khmer Merah, Pol Pot, yang melakukan pembantaian pada jutaan masyarakat Kamboja dekade 1970-an.
"Tidak ada satu aturan hukum mana pun di dunia ini yang membenarkan dilakukankanya kejahatan kemanusian. Pemerintah Tiongkok sudah melanggar Konvensi tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida dan Resolusi Majelis Umum 260," tegas dia.
3. Tiongkok tak hormati konvensi HAM PBB
Business InsiderPemerintah Tiongkok harus menghormati hak asasi manusia universal sebagaimana dijamin Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menjadi komitmen dunia pada abad modern ini. "Muslim di Uighur perlu dijamin haknya menjalankan agama sebagaimana pemeluk agama lain," paparnya.
Aziz menilai, RRT tak semestinya menebar ketakutan kepada penduduk setempat yang kebetulan bukan etnis minoritas di Tiongkok.
"Kalau terdapat unsur-unsur radikal atau separatisme, sebagaimana diisukan, perlu pendekatan politik yang elegan dan tidak dengan kekerasan," ujar dia.
4. Desak pemerintah Indonesia tidak tutup mata
humas Pemprov JatimPihaknya juga mengingatkan, jangan sampai ada kesan Pemerintah Indonesia tutup mata terhadap penderitaan yang dialami etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, saat ini Indonesia sedang duduk sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
"Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif secara elegan, dan mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar, M Syobri. Ia menjelaskan, Pemuda Muhammadiyah memegang teguh prinsip politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia mempunyai posisi dan peran strategis dalam menciptakan perdamaian dunia, dalam hal ini termasuk juga persoalan kemanusiaan di Uighur," ucapnya.
Sementara, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Buleleng, Soleh Abidin, mengatakan pihaknya akan mengambil sikap tegas dalam menggalang solidaritas untuk Uighur dengan mengedepankan kesantunan, perdamaian dan menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat.
"Kita mendukung masyarakat muslim Uighur dengan menggalang solidaritas masyarakat Indonesia. Semoga persoalan ini mendapat perhatian masyarakat dunia," tandasnya.
