Diversifikasi Pangan di Bali Belum Maksimal, Kebijakan Harus Berpihak

15 Mei 2026, 11:14 WIB

Gerakan isi piring dengan pangan nabati. (Dok. Istimewa/Animals Don’t Speak Human (ADSH))

Denpasar, IDN Times - Gerakan diversifikasi pangan di Bali masih belum berjalan maksimal. Hal tersebut disampaikan Akademisi Pertanian Organik dan Tanah, Prof. Ni Luh Kartini. Padahal, menurut Kartini, diversifikasi pangan adalah kunci ketahanan pangan.

“Sebenarnya sekarang masih belum didorong dengan bagus. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, diversifikasi pangan itu dengan lokal juga menjadi hal yang sangat penting ya,” kata Kartini pada Rabu (13/5/2026) di Denpasar.

Bagaimana semestinya memberdayakan pangan lokal dan diversifikasi pangan di Bali? Baca selengkapnya di bawah ini.

Kebijakan pemerintah harus berpihak terhadap diversifikasi pangan

Ilustrasi mencari tumbuhan untuk obat alami. (IDN Times/Yuko Utami)

Kartini menjelaskan budidaya bibit pangan lokal sejatinya lebih mudah. Sebab bibit pangan lokal punya daya tahan untuk tumbuh dan berkembang di lahan lokal. Perawatan pangan lokal lebih mudah dengan pupuk organik masih bisa tumbuh. Namun, ekosistem budidaya pangan lokal, distribusi, dan pemanfaatannya belum maksimal. Memperbaiki rantai diversifikasi pangan dan pangan lokal di Bali, bagi Kartini membutuhkan kebijakan yang berpihak.

“Tapi ini mulai bergeser jadi tidak muncul lagi di permukaan karena pengusaha atau restoran dan yang lain tidak menjual itu (menu dengan bibit lokal) gitu. Ini sebenarnya kebijakan pemerintah harus berpihak,” tegas Kartini.

Pemerintah mesti mendorong ekosistem pangan lokal, misalnya dengan mendorong restoran di Bali menggunakan bahan pangan lokal. Sebab, sekali kehilangan bibit pangan lokal, restorasinya sulit.

“Kalau kita kehilangan pangan lokal akan sulit sekali untuk dikembalikan, sehingga kita akan kehilangan keanekaragaman pangan,” imbuhnya.

Masih sebatas regulasi

Akademisi Pertanian Organik dan Tanah, Prof. Ni Luh Kartini. (IDN Times/Yuko Utami)

Bali telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Meskipun demikian, Kartini menyoroti perda ini masih belum mampu memberikan penguatan keberlangsungan pangan lokal di Bali.

“Berarti sekarang sudah 7 tahun ya perdanya dan ini (pertanian organik) memang sudah dilakukan tapi belum tapi belum maksimal,” tutur Kartini.

Sementara itu, kondisi tanah khususnya sawah di Bali mengalami penurunan bahan organik. Kartini mengklaim solusi pengembalian tanah secara organik dengan penggunaan pupuk organik dari sampah organik.

“Bisa dikembalikan dengan sampah organik yang masalah sekarang itu menjadi pupuk dan Bali bisa mencapai pulau organik,” kata dia.

Pengaruh pertanian organik terhadap kualitas air danau

pemandangan Danau Batur dari atas (dok.pribadi/Natalia Indah)

Penggunaan pupuk organik dan material organik lainnya dalam pertanian, juga berdampak terhadap kualitas air danau di Bali. Penggunaan bahan sintetik, berimplikasi pada penurunan kualitas air danau. Selain memperbaiki unsur tanah, penggunaan pupuk organik dalam pertanian akan mengurangi efek penurunan kualitas air.

“Sekarang dengan ditambahkan bahan-bahan yang tidak organik inilah membuat keanekaragaman di tanah itu hancur dan terputus ya. Salah satu cacingnya hilang yang sebenarnya 1 gram tanah itu, terdiri dari 200 ribu mikroorganisme sampai 200 juta,” paparnya.