Harga Material Melonjak, Bedah Rumah di Klungkung Diusulkan Rp60 Juta
Pemkab Klungkung mengusulkan kenaikan bantuan bedah rumah 2027 akibat harga material naik: dari Rp40 juta menjadi Rp60 juta di daratan, serta Rp45 juta menjadi Rp65 juta di Nusa Penida.
Bantuan rehab rumah juga diusulkan naik Rp20 juta, menjadi Rp40 juta di daratan dan Rp45 juta di Nusa Penida; usulan masih menunggu perhitungan kemampuan keuangan daerah.
Pada 2026, Klungkung mengalokasikan bedah rumah untuk 16 unit dan rehab 23 unit melalui APBD, sementara APBN mendukung rehab 700 unit, dengan 200 unit telah rampung.
Klungkung, IDN Times - Anggaran bantuan bedah rumah di Kabupaten Klungkung dinilai mulai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. Kenaikan harga material membuat pemerintah daerah (pemda) mempertimbangkan penambahan nilai bantuan untuk program rumah tidak layak huni pada 2027.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung mengusulkan tambahan sekitar Rp20 juta untuk setiap unit rumah yang mendapat program bedah maupun rehab.
Jika usulan tersebut terealisasi, bantuan bedah rumah di wilayah Klungkung daratan yang saat ini sebesar Rp40 juta per unit akan naik menjadi Rp60 juta. Sementara di Nusa Penida, nilainya diproyeksikan menjadi Rp65 juta dari sebelumnya Rp45 juta.
Kepala Dinas PUPRPKP Klungkung, Made Jati Laksana, mengatakan penambahan tersebut diperlukan agar biaya pembangunan tidak semakin membebani masyarakat penerima bantuan.
“Idealnya baik bedah maupun rehab nambah lagi Rp20 juta untuk di daratan dan di Nusa Penida biasanya nambah lagi Rp5 juta,” ujar Jati Laksana, Selasa (20/10/2026).
1. Bantuan berpotensi tak cukup mengikuti harga material
Monitoring bedah rumah di Klungkung. (Dok. IDN Times/Istimewa) Persoalan utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung adalah kenaikan harga bahan bangunan yang terus terjadi. Dengan nilai bantuan yang sama, pekerjaan pembangunan rumah dikhawatirkan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan seperti yang direncanakan.
Bupati Klungkung, I Made Satria, mengatakan besaran bantuan harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan harus mencari tambahan biaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Hal tersebut disampaikan Satria saat memantau pelaksanaan program bedah rumah di Desa Tegak.
“Harga barang ke depannya akan terus naik, saya minta anggaran bedah rumah dan rehab agar dinaikkan. Saya minta dinas terkait, agar jangan warga tambah beban ketika anggarannya sama seperti sekarang ini,” kata Satria.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan pada 2027 tidak bisa menggunakan patokan biaya tahun berjalan. Penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan kenaikan harga material dan kebutuhan pekerjaan masing-masing rumah.
2. Rehab rumah juga diusulkan naik Rp20 juta
Monitoring bedah rumah di Klungkung. (Dok. IDN Times/Istimewa) Bukan hanya program bedah rumah yang akan dievaluasi. Nilai bantuan rehab rumah juga diusulkan mengalami kenaikan cukup signifikan. Saat ini, bantuan rehab rumah di Klungkung daratan sebesar Rp20 juta per unit. Untuk Nusa Penida nilainya Rp25 juta per unit.
Dengan usulan tambahan Rp20 juta, bantuan rehab rumah di daratan diproyeksikan menjadi Rp40 juta. Sedangkan di Nusa Penida menjadi Rp45 juta per unit.
Jati Laksana menjelaskan perbedaan nilai bantuan antara daratan dan Nusa Penida mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi wilayah kepulauan.
Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkab Klungkung masih harus menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum memasukkannya dalam rancangan penganggaran 2027.
3. Tahun ini ada 16 bedah rumah dan 23 rehab
Monitoring bedah rumah di Klungkung. (Dok. IDN Times/Istimewa) Sepanjang 2026, Pemkab Klungkung mengalokasikan program bedah rumah untuk 16 unit yang tersebar di empat kecamatan. Rinciannya, empat unit berada di Kecamatan Klungkung, tiga unit di Nusa Penida, tiga unit di Dawan, dan enam unit di Banjarangkan. Total anggaran yang disiapkan melalui APBD Klungkung mencapai Rp655 juta.
Sementara program rehab rumah melalui APBD menyasar 23 unit dengan total anggaran Rp460 juta. Sebanyak 12 unit berada di Kecamatan Klungkung, tiga unit di Banjarangkan, dan delapan unit di Dawan.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Pusat melalui APBN. Tahun ini terdapat bantuan rehab untuk 700 unit rumah dengan nilai Rp20 juta per unit.
Program bantuan dari pemerintah pusat tersebut dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 200 unit pada tahap pertama telah rampung dikerjakan pada Agustus 2026, sedangkan 500 unit lainnya masih menjalani proses verifikasi.
![[QUIZ] Pilih Ekskul SMA di Bali, Member Hearts2Hearts Ini Jadi Temanmu](https://image.idntimes.com/post/20250519/saveclipapp-496791802-17862821493396895-1826656139812564965-n-80c500693e7bbc318c6441adb08a9270-5297810bd596b3f786e5901c5240afa4.jpg)
