Sidak Usaha WNA di Nusa Penida, Apa Saja Pelanggarannya?

Tim melakukan pemeriksaan terhadap tiga lokasi usaha milik WNA di Desa Ped.

Pemeriksaan mencakup legalitas usaha, dokumen tenaga kerja asing, kesesuaian bangunan, hingga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Dari hasil sidak, lokasi pertama dinyatakan telah memenuhi ketentuan. Dokumen keimigrasian maupun perizinan usaha dinilai lengkap sehingga tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan.

Berbeda dengan lokasi kedua, tim menemukan sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti. Satu di antaranya bangunan yang diduga berada di kawasan sempadan pantai.

Selain itu, usaha penyelaman (diving) di lokasi tersebut diketahui belum memiliki izin operasional meski telah beroperasi selama beberapa tahun.

Tim juga menemukan usaha tersebut belum memiliki NPWPD, sehingga dinilai belum memenuhi kewajiban administrasi perpajakan daerah.

Bupati Klungkung, I Made Satria, mengatakan seluruh pelaku usaha termasuk milik WNA, wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Klungkung.

Menurut Satria, pelanggaran administrasi seperti belum lengkapnya perizinan dan kewajiban perpajakan berpotensi mengurangi penerimaan daerah.

Karena itu, Pemkab Klungkung akan memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan.

Apabila hingga surat peringatan ketiga (SP3) kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, pemerintah daerah akan menghentikan operasional usaha yang bersangkutan.

"Kami akan memberikan surat peringatan. Jika sampai SP 3 seluruh perizinan belum juga dilengkapi, kami akan mengambil langkah penutupan usaha," tegasnya.

Selain sanksi administratif, dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan aspek hukum akan diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Pemkab Klungkung juga memastikan pengawasan terhadap usaha milik WNA di Nusa Penida akan dilakukan secara berkala, sekaligus mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk melengkapi dokumen keimigrasian tenaga kerja asing, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, kesesuaian tata ruang, hingga NPWPD agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.