PAD 3 Wilayah di Bali Melonjak, Badung Capai 2,41 Triliun
- Sektor pariwisata pulihkan ekonomi Bali
- Jumlah wisman ke Bali meningkat drastis dari tahun sebelumnya
- PAD dari sektor pajak naik di tiga wilayah strategis Bali
- Occupancy hotel berbintang meningkat
- Tingkat hunian hotel lebih tinggi dibanding tahun 2024
- Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha pariwisata dan UMKM lokal
- Kenaikan kunjungan di Denpasar menyalip Badung
- Denpasar mencatat kenaikan tertinggi, tumbuh lebih dari 42 persen dibanding tahun 2024
- Badung tetap menjadi tulang punggung fisk
Badung, IDN Times - Lima bulan pertama tahun 2025 menjadi saksi nyata kebangkitan pariwisata Pulau Dewata. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan, di bulan Mei 2025, Kabupaten Badung mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hingga Rp2,41 triliun, Kabupaten Gianyar sebanyak Rp423 miliar, dan Kota Denpasar mencapai Rp639 miliar.
Dia mengatakan, kontribusi terbesar berasal dari sektor Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (PHR), yang menyumbang hingga 75 persen dari total penerimaan pajak daerah.
"Ini mempertegas bahwa setiap kamar hotel yang terisi, setiap santapan di restoran, dan setiap pertunjukan hiburan bukan hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga mengisi kas daerah," kata Ida Bagus Agung Partha Adnyana di acara Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2025.
1. Sektor pariwisata pulihkan ekonomi Bali
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, BPS dan Imigrasi Bandara Ngurah Rai, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali mencapai lebih dari 2,66 juta orang. Angka terrsebut meningkat drastis dibanding periode yang sama pada 2024 sebanyak 2,39 juta orang, dan 2023 sebanyak 1,87 juta orang.
Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan, tidak hanya jumlah kunjungan yang naik, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. PAD itu mengalami lonjakan serentak di tiga wilayah strategis Bali, yakni Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dan lonjakan penerimaan pajak di Badung, Gianyar, dan Denpasar menandai babak baru pemulihan Bali.
"Ketiganya mencatat realisasi pajak hingga Mei 2025 yang jauh lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Lonjakan ini menegaskan peran vital sektor pariwisata dan jasa sebagai motor utama pemulihan ekonomi Bali," ungkapnya.
2. Occupancy hotel berbintang meningkat
Dari hasil komunikasi dengan pengelola hotel berbintang di kawasan pariwisata utama seperti Nusa Dua, Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur, dan Ubud, kata Ida Bagus Agung Partha Adnyana, terungkap bahwa tingkat hunian (occupancy rate) selama Januari hingga Mei 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024. Hanya pada bulan Februari dan Maret tercatat sedikit mengalami penurunan. Ketua BTB tersebut menyebut penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor musiman.
"Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha pariwisata, UMKM lokal, dan tentu saja pemerintah daerah. Peningkatan jumlah wisatawan otomatis mendongkrak konsumsi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal," jelasnya.
3. Kenaikan kunjungan wisatawan di Denpasar menyalip Badung
Menariknya, Ida Bagus Agung Partha Adnyana menguungkap bahwa Denpasar mencatat kenaikan tertinggi secara persentase, tumbuh lebih dari 42 persen dibanding tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat administrasi dan perdagangan Bali ini tidak sekadar menjadi jalur lalu lintas wisatawan, tetapi juga pusat konsumsi dan aktivitas jasa yang semakin hidup.
Sementara itu, Badung tetap menjadi tulang punggung fiskal Bali, dengan kontribusi terbesar dari hotel-hotel dan restoran-restoran mewah di kawasan pesisir selatan. Meski demikian, dia menilai, pertumbuhan realisasi pajak dan kunjungan wisatawan hanyalah sebagian indikator dari pemulihan Bali. Di balik angka-angka tersebut, terdapat semangat masyarakat yang kembali bekerja, sektor informal yang bergairah, dan roda ekonomi yang kembali berputar.
"Ke depan tantangannya bukan hanya menjaga tren ini tetap naik, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang lebih seimbang, termasuk mendorong pajak dari sektor non-pariwisata serta memperkuat regulasi dan pelayanan publik," ungkapnya.
