Kasus Perceraian Naik di Tabanan, Dipicu Faktor Ekonomi Hingga Judol
- Kasus perceraian di Tabanan meningkat 5–10 persen tiap tahun, dengan rata-rata 300–400 perkara, didominasi faktor ekonomi dan KDRT sebagai penyebab utama.
- Mayoritas pengajuan perceraian dilakukan oleh pihak perempuan, melalui proses pendaftaran dan mediasi sebelum sidang berlangsung di Pengadilan Tabanan.
- Sekitar lima persen pasangan membatalkan perceraian setelah mediasi, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hukum, dengan harapan angka perceraian dapat menurun ke depannya.
Tabanan, IDN Times - Hakim Pengadilan Tabanan, I Komang Ari Anggara Putra, menyebutkan tren kasus perceraian di Kabupaten Tabanan terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Rata-rata jumlah perkara perceraian yang ditangani mencapai 300 hingga 400 kasus per tahun. Kata Anggara, alasan terbanyak perceraian ini karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Trend peningkatan ini terjadi merata di Bali, tidak hanya di Tabanan. Trennya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," ujarnya, Kamis (25/6/2026).
1. Faktor ekonomi dan KDRT jadi penyebab terjadinya perceraian
Anggara Putra mengatakan, tren peningkatan pengajuan perceraian sekitar 5 hingga 10 persen setiap tahun. Faktor utama penyebab perceraian adalah ekonomi. Selain itu, faktor penyebabnya lainnya adalah kasus KDRT, perselingkuhan dan penelantaran oleh suami.
"Ada juga karena alasan suami suka mabuk dan judi online," katanya.
2. Perempuan mendominasi pengajuan perceraian
Pengajuan gugatan perceraian ini didominasi oleh pihak perempuan. Anggara menyebutkan, setiap gugatan cerai wajib didaftarkan terlebih dahulu sebelum pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk menjalani mediasi. Jika ada satu pihak tidak hadir dalam mediasi itu, maka perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.
“Dikabulkan atau tidaknya gugatan tergantung pada pembuktian di persidangan,” katanya.
3. Sebanyak 5 persen pasangan batal bercerai
Dari total pengajuan perceraian di Tabanan, sebanyak lima persen pasangan mengurungkan niat bercerai. Pembatalan itu terjadi setelah mediasi sebelum persidangan. Menurut Anggara, mereka mempertimbangkan aspek kemanusiaan maupun hukum.
Pihak pengadilan berharap angka perceraian ke depan dapat ditekan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan ketahanan keluarga.
"Kita harapkan tahun depan nanti menurun," katanya.
