Dinilai Merugikan, Aliansi Rakyat di Denpasar Tolak Digelarnya IMF
IDN Times/Imam Rosidin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Aliansi Konferensi Rakyat Global (Peoples Global Conference) melakukan aksi di depan Mapolda Bali, Jumat (5/10) pagi. Aksi tersebut terkait penolakan digelarnya acara IMF-WB AM 2018 dan pelarangan kegiatan masyarakat selama digelarnya acara.
1. Polda Bali keluarkan surat pelarangan kegiatan
IDN Times/Imam RosidinBaca Juga: Jelang IMF, Polres Klungkung & Masyarakat Bersihkan Bypass IB Mantra
Seperti diketahui, Polda Bali mengeluarkan surat pemberitahuan No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/ Dit Intelkam, yang diterbitkan pada 20 September 2018. Surat tersebut berisi pelarangan segala kegiatan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk saat pelaksanaan pertemuan IMF-WB dilarang.
2. Aksi damai dilakukan untuk menolak pelarangan kegiatan
IDN Times/Imam RosidinDewa Putu Adnyana, penanggung jawab aksi, menyatakan sikapnya untuk menolak pelarangan kegiatan masyarakat selama pertemuan IMF-WB berlangsung. Ia menganggap, pemerintah sebagai tuan rumah pertemuan IMF-WB memberangus hak masyarakat atas kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.
Aksi ini juga menuntut dicabutnya Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (Surat Pemberitahuan), No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam. Menurutnya, surat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia yang memberikan kebebasan warganya berkumpul dan berserikat.
"Kami juga menuntut untuk diberikan jaminan perlindungan atas pelaksanaan kegiatan sipil," jelasnya.
3. Aksi ini juga menolak diadakannya pertemuan IMF-WB
IDN Times/Imam RosidinBaca Juga: Hormati Korban Bencana, HUT TNI di Denpasar Dirayakan Sederhana
Di kesempatan yang sama, Helda Khasmy, juru bicara dari Konferensi Rakyat Global, mengatakan aksi ini juga dilakukan untuk menolak diadakannya kegiatan IMF-WB di Bali. Menurutnya, selama 65 tahun IMF-WB berada di Indonesia tidak memberikan sedikitpun kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Juga, semua pembangunan yang melibatkan IMF membuat penghidupan masyarakat semakin memburuk dari waktu ke waktu.
"Semua kebijakan yang dikeluarkan dari pertemuan-pertemuan ini akan menyengsarakan rakyat. Acara ini tidak akan menyelesaikan kemiskinan dan justru semakin memperbesar ketimpangan," katanya.
Lebih jauh, perwakilan dari aksi ini kemudian diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Polda Bali. Hasilnya, ia tetap melanjutkan gerakan rakyat menentang IMF-WB yang terdiri dari 50 organisasi nasional, lokal, dan internasional.