Tantangan Ketat EUDR, Indonesia Perjuangkan Akreditasi Sawit
- Indonesia memperkuat sistem akreditasi melalui BSN dan KAN untuk mendukung implementasi ISPO serta memenuhi tuntutan keberlanjutan global, termasuk regulasi EUDR dari Uni Eropa.
- Tingkat akreditasi perusahaan sawit di Indonesia masih rendah, kurang dari 5 persen, karena banyak pelaku usaha kecil yang belum mampu memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan.
- Akreditasi menjadi kunci daya saing nasional dengan memastikan hasil uji dan sertifikasi diakui internasional, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperluas akses ekspor produk Indonesia.
Badung, IDN Times - Indonesia terus mendorong akreditasi untuk mendukung inovasi, memperkuat kepercayaan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan internasional, termasuk di sektor kelapa sawit.
Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN), Wahyu Purbowasito, mengatakan jumlah perusahaan sawit terakreditasi di Indonesia masih rendah, yakni kurang dari 5 persen dari total perkebunan yang ada. Menurutnya, salah satu kendala adalah banyaknya pelaku usaha sawit yang mengelola kebun dalam skala kecil.
"Nah, ini memang masih menjadi kendala karena sudah banyak kita lakukan sosialisasi, namun jumlahnya kan sangat banyak ya. Kita punya 16 juta hektare itu hampir 50 persen itu adalah pelaku usaha kecil," ungkapnya di Nusa Dua pada Senin (22/6/2026).
Indonesia perkuat implementasi ISPO
Menurut Kepala BSN selaku Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, terkait industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Mengingat, penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang. "Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia," jelas dalam kegiatan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026.
Tantangan perdagangan global yang dihadapi Indonesia saat ini
Lebih lanjut, Indonesia saat ini dihadapkan banyak perubahan kompleks dalam perdagangan global. Beberapa di antaranya terkait dengan persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan. Oleh karenanya, diperlukan akreditasi untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang, transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan. Selain itu, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan," terangnya.
Produk Indonesia baru 10 persen yang bisa diekspor
Akreditasi saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen.
"Kalau dari seluruh produk Indonesia yang ber-SNI itu mungkin sekitar 10 persenlah yang bisa di ekspor," tandasnya.
