[OPINI] Bali Tidak Boleh Melupakan Peristiwa 65 dan Dampaknya

10 Agu 2026, 14:48 WIB

Kota Denpasar

Intinya Sih

5W1H

Artikel menilai ketergantungan Bali pada pariwisata pasca-1965 memicu tekanan lingkungan, sosial, dan budaya, diperkuat jejaring kapital serta elite lokal.
Diskusi dan refleksi publik, termasuk kegiatan AJI Denpasar, dipandang penting untuk menghidupkan kembali ingatan sejarah dan daya kritis warga lintas generasi.
Penulis menyoroti kemacetan, bencana, penyempitan lahan hijau, serta rapuhnya demokrasi, sambil mendesak negara menghadirkan alternatif pembangunan yang berpihak pada warga dan lingkungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Selama ini Provinsi Bali dikenal mengandalkan pariwisata sebagai tumpuan ekonomi. Wisatawan mancanegara datang ke Bali untuk berlibur, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memulai usaha pariwisata di kawasan Bali Selatan.

Praktik ini menjadi bom waktu yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial budaya warga Bali. Carut-marut efek pariwisata Bali adalah imbas dari peristiwa berdarah 1965. Pascagenosida terbesar di Bali itu, negara menggunakan berbagai cara untuk meninabobokan suara kritis warga. Menjual keindahan dan ketenangan alam.

Akademisi Antropologi, I Ngurah Suryawan, juga menyebutkan istilah kelas komprador yakni elit lokal yang berperan merusak warga sipil di Bali. Jejaring kapital ditambah dengan peran kelas komprador, membuat cara berpikir warga di Bali berfokus pada tantangan modal. Kita dibuat sibuk dengan urusan perut dan ritual, sementara kebijakan merugikan rakyat dan lingkungan terjadi di depan mata.

Pascaperistiwa 65, pembangunan bercorak pariwisata budaya semakin masif. Ini juga yang turut andil membentuk pemikiran orang di Bali setelahnya. Rasisme mengakar, tak heran banyak yang menuliskan di media sosial orang Bali hanya ramah kepada turis. Namun, ingat kembali ini adalah efek panjang atas peran negara dengan cokol kelas elit lokal hingga kapital.

Diskusi dan refleksi sebagai satu cara mengubah pola pikir
Agenda Piknik Waras pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Lapangan Niti Mandala Renon. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Mengubah cara berpikir warga dan ketergantungan pariwisata menjadi tantangan besar. Ada banyak diskusi membahas kritik atas efek pariwisata terhadap warga dan lingkungan di Bali. Setidaknya setiap diskusi dapat pelan-pelan membuka kembali ingatan masa lalu, bahwa daya kritis kita dilemahkan dengan kesibukan kerja, adat, dan menjaga nama baik Bali untuk pariwisata maupun pemodal.
Sabtu, 8 Agustus 2026 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar mencoba cara baru. Saya merasa AJI Denpasar mulai keluar dari zona nyaman dengan mengadakan diskusi dan refleksi bersama di ruang terbuka hijau (RTH) publik, tepatnya di Lapangan Niti Mandala Renon, Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar. Penuturan Ngurah Suryawan dengan buku berjudul Tri Hita Bencana menjadi bekal refleksi peserta lintas generasi.
Saling bercerita dan meluapkan keresahan yang terjadi di Bali setidaknya menjadi obat di tengah situasi serba tidak pasti. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dan menjadi diskursus, mulai dari kemacetan, bencana, dan menyempitnya lahan hijau.
Satu sisi, pelemahan daya kritis lewat sistem pendidikan juga menjadi kekhawatiran. Mahasiswa disibukkan dengan mengumpulkan poin piagam kegiatan kampus, magang, dan prestasi. Namun, ruang-ruang diskusi kritis semakin menyempit, sehingga diskusi alternatif menjadi penawar. Setidaknya, masih ada anak muda dengan posisi jelas bersama warga.
Sudahkah negara berperspektif warga?
Made Suparta mengenakan kaus putih. Warga terdampak banjir berdiri menyampaikan langsung pertanyaan terkait mekanisme pemberian bantuan rumah untuk korban banjir. (IDN Times/Yuko Utami)
Selama ini kewajiban berperspektif warga selalu menjadi pegangan bagi sesama warga, termasuk munculnya inisiatif warga jaga warga. Namun, sudahkah negara berperspektif yang sama? Saat ini kita melihat bahwa Bali terus bergerak, tapi apakah gerakan itu telah menyentuh warga dan lingkungan?
Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah sepantasnya dijawab negara. Namun, ketika negara tidak memikirkan alternatif selain pariwisata, jangan heran ketika masalah-masalah terus bermunculan. Kemacetan akan berada di setiap jengkal jalanan Bali, warga dipaksa menjadi penonton atas kekacauan ini.
Rapuhnya tatanan demokrasi Bali akibat bantuan sosial (bansos) hingga praktik pemberian hibah, harus menjadi pengawasan bersama. Sudah saatnya warga menolak pemberian cuma-cuma untuk menjaga suara 5 tahun sekali itu. Sudah saatnya warga memegang kendali dan menghidupkan suara alternatif lainnya, sejak sekarang dan untuk masa depan Bali mendatang.