Ada 16 Titik Pengerukan di Klungkung, untuk Proyek Pusat Kesenian Bali?

28 Jun 2022, 18:34 WIB

Caption: Pengerukan tanah di beberapa lokasi di Kabupaten Klungkung. (IDN Times/Wayan Antara)

Klungkung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sempat menyoroti keberadaan penambangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Bahkan Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, secara terang-terangan menyingung produk galian C di Bali yang dikirim ke luar pulau.

Khususnya di Klungkung, aktivitas penambangan di Eks Galian C telah lama dihentikan. Hanya saja pasca Eks Galian C dijadikan sebagai lokasi proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB), kembali muncul aktivitas pengerukan tanah di beberapa desa di Kecamatan Dawan.

Tanah itu dikeruk dan diangkut untuk kepentingan proyek PKB di Eks Galian C. Bahkan KPK beberapa hari lalu, sudah melakukan pengecekan ke lokasi pengerukan tanah di Klungkung.

1. Pemilik lahan disebut merelakan lahan mereka dikeruk

Caption: Pengerukan tanah di beberapa lokasi di Kabupaten Klungkung. (IDN Times/Wayan Antara)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, I Ketut Suadnyana, menjelaskan ia sempat ikut mendampingi perwakilan KPK melakukan pengecekan pengerukan di wilayah Klungkung. Area yang dicek hanya satu lokasi pengerukan di wilayah Desa Pesinggahan.

“Hanya satu lokasi yang dicek. KPK ini tidak hanya mengecek aktivitas tambang di Klungkung, tapi juga di daerah lainnya di Bali, termasuk di NTB,” ujar Ketut Suadnyana, Selasa (28/6/2022).

Ketut Suadnyana mengatakan, saat ini sudah ada 16 titik lokasi penggerukan di Klungkung. Pemilik lahan merelakan lahan mereka dikeruk dengan alasan penataan lahan. Ironisnya tidak sedikit penataan ini dilakukan dengan mengeruk bukit.

“Meskipun penataan, tapi sesuai aturan wajib untuk mengurus dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Hidup,” ungkap Suadnyana.

2. Dari 16 titik pengerukan, hanya dua yang mengurus UKL-UPL

Eks Galian C di Kabupaten Klungkung. (IDN Times/Wayan Antara)

Ketut Suadnyana juga mengatakan dari 16 titik pengerukan tanah di Klungkung, hanya 2 yang mengurus UKL-UPL. Padahal sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahum 2021, pengajuan UKL dan UPL bersifat wajib untuk penataan lahan kurang dari 500.000 meter kubik

Jika lebih, para pengeruk lahan wajib mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hidup.

“Kami sudah 9 kali turun ke setiap lokasi pengerukan. Kami minta mereka untuk segera mengurus dokumen UKL-UPL,” jelas Suadnyana.

Terkait tindakan tegas selanjutnya, pihaknya menantikan hasil rapat dan koordinasi antara pihak KPK dan Pemerintah Provinsi Bali.

“Apapun keputusannya nanti, akan kami ikuti,” ungkap Suadnyana.

3. Hasil pengerukan untuk kepentingan PKB di Eks Galian C

Eks Galian C di Kabupaten Klungkung. (IDN Times/Wayan Antara)

Berdasarkan informasi dari beberapa warga, tanah pengerukan yang diambil di beberapa lokasi di Kecamatan Dawan, digunakan untuk pematangan lahan di Eks Galian C Klungkung. Hal itu pun sudah memunculkan keluhan dari warga.

“Semenjak ada pengerukan, kerusakan jalan semakin parah. Terutama jalan di desa yang dilalui truk pengangkut tanah,” ujar Gede Rudaya, seorang warga di Kecamatan Dawan.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan apabila alasan di balik pengerukan itu adalah untuk menata lahan. Namun jangan sampai merugikan kepentingan umum.

“Silakan pemilik lahan untung, dapat uang dari tanah urug atau lahannya jadi rata. Tapi jangan juga rugikan kepentingan umum. Jalan semakin rusak semenjak setiap hari dilalui truk pengangkut tanah. Bahkan kalau hujan jalanan dikotori tanah. Sangat mengganggu warga,” keluhnya.