Denpasar, IDN Times - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Majelis Utama Desa Adat (MUDA) mendukung langkah Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang meminta penghentian proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. Mereka juga menyesalkan proyek reklamasi tersebut tak pernah dikonsultasikan dengan pihak mereka.
Berikut ini beberapa alasan reklamasi di Pelabuhan Benoa tersebut harus dihentikan:
Ketua MUDA, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan sangat mendukung langkah Koster yang melayangkan surat resmi terkait permintaan penghentian reklamasi di Pelabuhan Benoa kepada Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III). Pasalnya, selain jadi polemik, proyek tersebut juga terbukti merusak lingkungan dan ekosistem mangrove.
"Sudah tentu, Jadi kita dukung Gubernur. Karena ini juga sudah jadi polemik lama di masyarakat," kata dia saat jumpa pers di Denpasar, Senin (26/8).
Ia menilai, proyek tersebut ditemukan sejumlah kesalahan terkait perizinan dan teknis pelaksanaannya. Juga dibuktikan dengan rusaknya biota laut, ekosistem, dan mangrove di area tersebut.
"Ini kan sejak tahun 2012 ya. Sedangkan Wayan Koster baru setahun lebih, dan ini sudah berlangsung prosesnya sejak 2012 atau tujuh tahun. Tetapi kemudian ditemukan bahwa proses perizinan pun ada kesalahan, pengerjaan teknisnya ada kesalahan, kemudian faktanya bahwa biota laut, ekosistem, dan mangrove juga rusak," kata Ida Panglingsir Sukahet.
Menurutnya, dalam membangun Bali seharusnya mengedepankan Tri Hita Karana. Artinya tak hanya materi saja yang diutamakan namun harus memperhatikan ketaksuan atau kesucian Bali. Sebab selama ini banyak orang jatuh cinta pada Bali justru karena ketaksuannya.
"Kita dalam hal ini kita membangun Bali (Berdasar) Tri Hita Karana dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jadi kita tak ingin Bali berorientasi pada materi saja. Orang jatuh cinta ke Bali karena taksu, adat, budaya, dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik. Bali masih sejuk, sawahnya dibanggakan, laut, pantai, gunung. jangan diekploitasi," ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyesalkan proyek reklamasi tak pernah melibatkan pihaknya untuk konsultasi. Padahal pihaknya bisa memberikan rekomendasi dan konsultasi terkait hal tersebut.
"Tak pernah ada itu datang konsultasi ke desa pakraman atau majelis desa adat semua proyek reklamasi. Dari dulu inilah yang kita sesalkan. Pembangunan tak terlebih dahulu berkonsultasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, menyebut areal reklamasi di Pelabuhan Benoa memang masuk dalam kawasan suci umat Hindu. Karena itu, jika proyek itu terus dikerjakan, khawatirnya akan mengganggu kesucian Bali.
"Laut masuk kawasan suci dan dan laut disucikan. Laut, gunung, pura, danau, niki (Ini) merupakan kawasan suci yang radiusnya perlu (Diperhatikan) dan dilestarikan karena kawasan suci ini," ujar Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar ini.
"Sebenarnya masalah ini sudah dari dahulu dibicarakan. Tapi kan tak minta persetujuan dan konsultasi. PHDI hanya memberikan saran, pandangan jangan sampai tempat seperti itu dihancurkan," imbuhnya.