100 Rumah Tak Layak Huni di Denpasar akan Dapat Bantuan Renovasi
- Perbaikan 100 unit rumah tahun depan melalui program BSPS
- Mendagri RI sarankan Kota Denpasar konsisten membantu pegawai dengan pendapatan rendah dan UMKM
- Target perumahan tinggi, Kepala Staf Kepresidenan RI usulkan biaya perawatan rusun murah
Denpasar, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengungkapkan ada sekitar 100 rumah tidak layak huni di Denpasar. Menanggapi data itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengaku pihaknya akan merenovasi rumah tak layak huni itu. Maruarar ada 26,9 juta rakyat Indonesia tinggal di rumah tak layak huni, sehingga program renovasi rumah telah dianggarkan sebanyak 45 ribu rumah tahun 2025.
Tahun 2026 mendatang, Pemerintah Pusat merencanakan renovasi untuk 400 ribu rumah. “Rakyat yang tidak punya rumah 9,9 juta. Solusinya rumah subsidi. Rumah subsidi biasanya 200 ribu, tahun ini 350 ribu terbesar sepanjang sejarah,” kata Maruarar. Bagaimana mekanisme perbaikan 100 unit rumah tak layak huni di Denpasar? Berikut informasi selengkapnya.
1. Perbaikan 100 unit rumah tahun depan melalui program BSPS
Maruarar mengatakan perbaikan 100 unit rumah tak layak huni di Denpasar melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rencananya perbaikan 100 rumah itu akan berlangsung tahun 2026 mendatang. Selain program perbaikan rumah tidak layak huni, program lainnya berupa gratis izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tetapi untuk yang menengah atas ya harus bayar, kalau enggak nanti PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) bagaimana. Nah tetapi MBR kita kasih gratis, dan ini pertama kali loh sebelumnya kan berbayar,” ujar laki-laki yang akrab disapa Ara ini.
2. Mendagri RI sarankan Kota Denpasar konsisten membantu pegawai dengan pendapatan rendah dan UMKM
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan nol PBG dan BPHTB untuk MBR di Bali. Namun, Tito mengaku belum mengetahui lebih dalam daya serap implementasi kebijakan tersebut di Denpasar. Ia menilai, ini juga berkaitan dengan kondisi perekonomian di Denpasar yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya.
“Jangan lupa bantu juga masyarakat pegawai-pegawai pendapatan rendah, masyarakat yang belum UMKM, yang punya penghasilan yang belum memiliki rumah sendiri, bisa enggak harus di Denpasar, bisa juga di luar daerah-daerah lain di pinggiran Denpasar,” papar Tito. Ia meyakini mekanisme kerja sama itu membuat rusun akan jauh lebih murah.
3. Target perumahan tinggi, Kepala Staf Kepresidenan RI usulkan biaya perawatan rusun murah
Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan target perumahan di Indonesia tergolong tinggi, sehingga harus melakukan sejumlah terobosan baru. Misalnya dengan menyesuaikan iuran perawatan gedung agar lebih terjangkau, agar tidak memengaruhi harga sewa gedung.
“Nah, itu harus dirumuskan secara komprehensif. Mungkin juga bersama dengan pemerintah daerah agar IPL (iuran pengelolaan lingkungan)-nya ini jangan terlalu mahal,” ujarnya.
Selain itu, Qodari juga menyoroti pembiayaan listrik hunian agar dibuat lebih efisien. Termasuk penyesuaian implementasi dengan regulasi yang berlaku, maupun mengubah regulasi demi memberlakukan hal baru.
“Kemudian yang kedua kalau kita bicara program perumahan ya, selain kemudahan-kemudahan yang sudah dibuat pada hari ini, kalau kita bicara perumahan itu ada aspek demand dan ada aspek suplainya,” imbuhnya.
Aspek tersebut, kata Qodari harus jadi perhatian bagi Kementerian PKP RI. Ia berharap mekanisme renovasi hunian dan perumahan lainnya dapat berjalan melibatkan berbagai pihak.
