Oleh Dody Nugraha

Aset Bangsa ID x GBN DKI Jakarta

Penganggaran bencana mengacu pada proses pengalokasian, termasuk sumber Anggaran Pendapatan Bencana Negara (APBN) keuangan berdasarkan skala prioritas, untuk tujuan perencanaan dan menanggapi bencana.

"UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana"

Dalam tinjauan sadar anggaran bencana, fokusnya adalah memastikan bahwa kebijakan anggaran digunakan secara efektif dan efisien, dengan penekanan khusus pada meminimalkan biaya sambil tetap memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana.

"Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) tahun 2020 mencatat, beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana alam dan nonalam setiap tahunnya mencapai Rp22,8 triliun"

Ada beberapa pertimbangan yang mungkin relevan saat melakukan tinjauan sadar anggaran bencana:

Pertama, identifikasi kebutuhan yang paling mendesak. Yaitu memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dapat membantu memastikan bahwa anggaran yang diarahkan ke tempat yang paling dibutuhkan. Ini mungkin melibatkan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan tingkat keparahan, urgensi, dan dampak potensial.

Kedua, memanfaatkan anggaran yang ada. Sebelum mencari sumber anggaran tambahan, mungkin bermanfaat untuk menilai sumber anggaran apa yang sudah tersedia dan bagaimana sumber anggaran tersebut dapat digunakan secara paling efektif. Ini mungkin melibatkan pemanfaatan rencana tanggap darurat yang ada atau bermitra dengan organisasi lokal yang sudah memiliki sumber daya.

Ketiga, mencari solusi pembiayaan. Skema pembiayaan yang terbaru berdasarkan situasi kondisi, mungkin berguna untuk mempertimbangkan opsi biaya yang masih dapat memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana. Misalnya, membeli persediaan dalam jumlah besar atau menggunakan sukarelawan mungkin lebih hemat biaya daripada mempekerjakan staf atau kontraktor tambahan.

Keempat, memantau dan mengevaluasi kemajuan. Pemantauan dan evaluasi kemajuan secara teratur dapat membantu memastikan, bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan setiap penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan tepat waktu.

Baca Juga: [OPINI] Main Hakim Sendiri Pelaku Pelecehan, Siapa yang Rugi

Baca Juga: [OPINI] Thrifting Semakin Ngetren, Mending Tukar Baju

Indonesia darurat kebencanaan

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dan Oseania yang rawan terhadap berbagai bencana alam, antara lain gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Negara ini juga rentan terhadap jenis bencana lainnya, seperti bencana buatan manusia, seperti kebakaran dan kecelakaan industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemik dan wabah penyakit, dan kegagalan teknologi.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi bencana, termasuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) untuk mengoordinasikan upaya tanggap bencana. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia, untuk memberikan bantuan jika terjadi bencana.

Terlepas dari upaya tersebut, Indonesia masih rentan terhadap bencana, dan penting bagi individu, komunitas, hingga organisasi untuk bersiap serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana. Ini mungkin melibatkan pengembangan rencana tanggap darurat, membuat rute evakuasi, dan memastikan bahwa pasokan darurat tersedia. Penting juga untuk mengetahui sistem peringatan dan prosedur evakuasi yang ada jika terjadi bencana.

Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia saat menangani bencana:

Kembangkan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif

Penting bagi pemerintah untuk memiliki rencana yang komprehensif untuk menanggapi bencana secara efektif. Rencana ini harus menguraikan langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana dan harus mencakup strategi evakuasi, pencarian dan penyelamatan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak.

Memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif

Pemerintah harus menilai sumber daya yang sudah tersedia, seperti rencana tanggap darurat yang ada, dan memanfaatkannya secara efektif untuk menanggapi bencana. Ini mungkin melibatkan kemitraan dengan organisasi lokal atau memanfaatkan sukarelawan untuk menyediakan sumber daya tambahan.

Membangun saluran komunikasi yang jelas

Komunikasi yang efektif sangat penting selama bencana, dan pemerintah harus membangun saluran komunikasi yang jelas untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik dan untuk mengoordinasikan upaya respons.

Berinvestasi dalam infrastruktur

Membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan, yang tahan terhadap bencana dapat membantu mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

Mempromosikan kesiapsiagaan

Pemerintah dapat berperan dalam mempromosikan kesiapsiagaan dengan mendidik masyarakat tentang risiko bencana dan dengan mendorong individu dan komunitas untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko mereka, seperti membuat perlengkapan darurat dan rencana evakuasi.

Secara keseluruhan, manajemen bencana yang efektif melibatkan kombinasi perencanaan, koordinasi, dan sumber daya. Dengan mengikuti saran-saran ini, Pemerintah Indonesia dapat bekerja untuk menanggapi bencana secara efektif dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

Investasi ekstraktif pendorong bencana alam

Bencana alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama merupakan bencana alam murni, dan kedua adalah bencana dari ulah manusia. Kalau kita melihat data statistik BNPB, bencana pada tahun 2013-2022 itu lebih banyak terjadi pada bencana puting beliung, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan.

“Bisa kita katakan bahwa bencana yang sering terjadi lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia (man-made disaster). Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah di tengah pemerintah memberikan karpet merah pada investasi yang bergerak di industri ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam. Karena dampak terhadap industri ekstraktif terhadap alam sangat besar”

Dalam laporannya tahun 2021 terkait izin pertambangan, 131 di antaranya berada di kawasan risiko gempa bumi seluas 1,6 juta hektare atau setara dengan setengah luas Belgia yang luasnya 3,2 juta hektare. Ditemukan juga, 2.104 konsesi pertambangan di seluruh Indonesia yang berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir yakni seluas 4,5 juta hektare atau setara dengan luas Negara Swiss, yang setengah dari luasannya 2,4 juta hektare adalah konsesi pertambangan batubara. Selain itu juga terdapat 744 konsesi pertambangan di seluruh Indonesia yang berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor seluas 6.154.830 hektare. Dari total tersebut, sejumlah 611.002 hektare di antaranya adalah konsesi pertambangan batubara.

"Di sini pentingnya kemauan politik (political will) dan keseriusan pemerintah dalam pengalokasian anggaran bencana yang ideal dalam setiap tahun anggaran. Hal ini agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan lagi seperti dalam penanganan bencana tsunami Aceh, yaitu karena alasan tidak ada alokasi dalam APBN, pemerintah lalu berutang ke luar negeri dengan total mencapai 326 juta dollar AS"

Terakhir, sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, pemerintah bersama masyarakat harus selalu siap menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Wujud dari pemerintah hari ini dapat memanfaatkan pengelolaan bencana alam yang berkelanjutan melalui aspek terpenting dalam "manajemen bencana", yakni pengganggaran dana kebencanaan agar tidak menimbulkan bencana baru pada masa depan.