WRI Tegaskan Implementasi dan Pencapaian Target Iklim Bali Dimonitor
Denpasar, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis implementasi sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi di Bali.
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menegaskan pentingnya sistem berbasis data dalam memastikan pencapaian target iklim Bali. Data yang akurat, riset yang kuat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang konsisten merupakan fondasi untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih 2045.
"Melalui kemitraan ini, WRI Indonesia berkomitmen mendukung Bali dalam membangun sistem yang transparan dan adaptif,” ujarnya, pada Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengatakan kerangka kebijakan yang sudah kuat di Bali masih perlu didukung untuk implementasi di lapangan. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan diskusi panel dan FGD yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan belum lama ini.
Fokus pembahasannya adalah pada operasionalisasi rencana aksi iklim, pemetaan peran para pihak, peluang pendanaan, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan aksi iklim daerah. Termasuk pemanfaatan platform nasional AKSARA dan pengembangan dashboard pembangunan rendah karbon Provinsi Bali.
Pemprov Bali bersama mitra pembangunan lainnya berharap dapat memperkuat konsolidasi aksi iklim yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, serta non-pemerintah, memastikan Bali tetap berada pada jalur yang tepat menuju Emisi Nol Bersih 2045, sekaligus menjadi contoh penerapan aksi iklim berbasis data di tingkat sub-nasional di Indonesia.
"Kegiatan seperti diskusi menjadi sangat penting untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan memastikan pembangunan rendah karbon benar-benar berjalan efektif,” jelasnya.
Perencana Ahli Madya Direktorat Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Bappenas, Anna Amalia, merekomendasikan agar seluruh aksi iklim di daerah, termasuk yang dilakukan oleh aktor non pemerintah, didokumentasikan secara menyeluruh.
"Pendokumentasian ini penting untuk menunjukkan skala dan konsistensi upaya daerah, sekaligus menjadi dasar penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan pelaporan yang terpadu guna mendukung pengambilan keputusan kebijakan,” ujarnya.
