Abrasi Mengganas, Klungkung Tanpa Anggaran Pengamanan Pantai Tahun Ini
- Sebanyak 26,4 kilometer pesisir Klungkung rawan abrasi
- Pemerintah Pusat tahun ini belum alokasikan penanganan abrasi ke Klungkung
- Made Satria segera berkoordinasi dengan BWS Bali Penida
Klungkung, IDN Times- Kabupaten Klungkung menghadapi ancaman serius di wilayah pesisir. Abrasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun kini makin terasa dampaknya, khususnya di Pantai Mongalan, Desa Kusamba. Namun, di tengah kondisi abrasi yang semakin parah, pemerintah daerah (pemda) belum memiliki alokasi anggaran untuk penanganan abrasi sepanjang tahun ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, abrasi di Pantai Mongalan menggerus daratan secara signifikan. Sejumlah rumah warga terdampak, tiang listrik tumbang, dan pepohonan di sepanjang garis pantai roboh terseret gelombang laut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga, mengingat abrasi terus bergerak mendekati permukiman.
"Untuk tahun ini belum ada anggaran pembangunan tanggul pengaman pantai, baik dari pusat maupun dari APBD," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung, I Made Jati Laksana, Senin (2/2/2026).
Setelah rumah warga di pesisir Mongalan rusak akibat abrasi parah, menurut Jati Laksana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung akan bertemu langsung Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida untuk memohon penanganan abrasi.
"Bapak bupati (Made Satria) rencana akan bertemu langsung kepala balai (BWS Bali Penida). Berkoordinasi untuk mendapatkan penanganan tanggul di Kusamba, karena ini kondisinya sudah parah," ungkap Jati Laksana.
1. Pesisir Klungkung rawan abrasi sepanjang 26,4km
Jati Laksana mengungkapkan, panjang garis pantai di Kabupaten Klungkung mencapai 113km (kilometer). Dari total tersebut, sekitar 26,4km masuk kategori rawan abrasi.
“Yang sudah tertangani sampai tahun 2024 baru sekitar 19,56 kilometer,” kata Jati Laksana.
Ia menjelaskan, penanganan abrasi membutuhkan anggaran yang sangat besar. Untuk menuntaskan seluruh titik rawan abrasi di Klungkung, dibutuhkan dana sekitar Rp196 miliar. Keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Klungkung tahun ini belum mampu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengamanan pantai.
2. Pemerintah Pusat tahun ini belum mengalokasikan penanganan abrasi ke Klungkung
Tidak hanya dari APBD, penanganan abrasi di Klungkung juga belum mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Padahal, beberapa lokasi seperti Pantai Mongalan telah diusulkan untuk mendapatkan penanganan prioritas.
“Kami sudah mengajukan usulan, termasuk untuk pengamanan Pantai Mongalan dan lokasi rawan lainnya. Namun tahun ini belum ada alokasi anggaran, baik dari daerah maupun pusat. Apalagi di pusat juga efesiensi anggaran," ungkap dia.
3. Made Satria segera berkoordinasi dengan BWS Bali Penida
Sementara Bupati Klungkung, Made Satria, mengatakan akan segera menindaklanjuti abrasi di Pantai Mongalan dengan menggodok pembangunan tanggul. Terlebih sebelumnya Pemkab Klungkung telah gencar mengusulkan penanganan abrasi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
“Nanti desain tanggul agar diubah, menyusuaikan dengan kondisi di lapangan. Agar tidak air laut kembali menerjanh pesisir,” ujar Made Satria.
Dirinya juga meminta kepada warga yang kerap beraktivitas di sempadan pantai untuk tetap waspada. Warga terdampak abrasi juga diminta bersabar terkait adanya relokasi. Terutama bagi warga yang tidak lagi memiliki lahan untuk tinggal.
“Mohon bersabar, kami Pemerintah Kabupaten Klungkung segera akan merealisasikan pembangunan tanggul dari BWS dan membantu rumah warga yang terdampak,” kata Made Satria.
