Disinggung Perawatan Jalan, Koster: Bawahnya Bolong Gak Bisa Dilihat
Denpasar, IDN Times - Jalan jebol di depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan kini dalam proses perbaikan. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Koster melanjutkan, jalan berstatus nasional itu dalam proses perbaikan.
“Saya malam itu juga koordinasi dengan Kepala Balai Jalan Kementerian PU karena ini Jalan Nasional. Sudah ditinjau ke lapangan, dan saya minta segera diselesaikan pengerjaannya,” ujar Koster saat ditemui di Ruang Rapat Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Rabu (9/7/2025).
1. Tiga minggu adalah waktu yang diupayakan oleh pihak PUPR
Koster mengatakan, butuh waktu paling lama tiga minggu untuk menyelesaikan jalan tersebut hingga tuntas. Namun, pihaknya berharap agar pengerjaan lebih cepat dari tiga minggu dan PUPR menyanggupi. Sementara, anggaran perbaikan jalan berstatus milik Provinsi Bali telah ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan 2026.
Saat ditanya bagaimana perawatan jalan jebol sebelumnya, Koster berkata, “jalan jebol gimana, tanahnya bawahnya bolong, siapa yang tahu? Ya enggak bisa dilihat.”
2. Menghambat aktivitas wisatawan domestik
Jebolnya jalan sebagai lalu lintas Kota Denpasar ke Kabupaten Jembrana ini, bagi Koster dapat mengganggu aktivitas wisatawan domestik. Sebab menurutnya, wisatawan dari Jawa yang melalui lintas Ketapang-Gilimanuk cukup banyak. Ketika ditanya soal dampak ekonomi terhadap jebolnya jalan tersebut, Gubernur Bali dua periode ini hanya menjawab singkat.
“Enggak, gak ada,” ucap Koster.
Sebelumnya, Koster meminta agar perbaikan jalan tersebut selesai lebih cepat dari target waktu awal selama tiga minggu. Namun Koster memaparkan, kondisi tanah labil dan struktur tanah harus dipelajari, sehingga perbaikannya tidak dapat lebih cepat. Menurutnya akan ada kemungkinan percepatan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Jembrana. Meskipun begitu, Ia mengaku masih butuh kesepakatan pemerintah dari pusat dan daerah terkait investasinya. Tahapan saat ini masih berproses untuk tender konstruksi.
3. Evaluasi semua pihak pascatenggelamnya Kapal KMP Tunu Pratama Jaya
Sementara, tenggelamnya Kapal KMP Tunu Pratama Jaya, Koster mengungkapkan keluarga korban telah mendapatkan santunan dari pemerintah daerah masing-masing. Ia telah meminta rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI dan pihak lainnya.
“Saya sudah minta rakor Kementerian Perhubungan yang melibatkan semua pihak terkait agar melakukan evaluasi terhadap layanan penyeberangan antarpelabuhan, terutama para pemilik angkutan,” ujar Koster.
