Denpasar, IDN Times – Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan.
Dasar Hukum PUB diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ida Ayu Anggreni, pada Senin (18/7/2022), menyampaikan bahwa untuk mengajukan izin PUB, pihak penyelenggara mengajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pengajuan ini bisa dilakukan secara online, dengan bukti rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
Misalnya penyelenggara PUB berdomisili di Kota Denpasar, maka rekomendasi yang diperlukan adalah dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Denpasar. Namun apabila antar provinsi, rekomendasi baru diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
“(pertimbangan rekomendasi) Terkait dengan apa programnya, kesesuaian programnya. Persyaratannya ada di Permensos Nomor 8 Tahun 2021 (tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang)," jelasnya.
Anggreni menyampaikan bahwa yang berhak menyelenggarakan PUB adalah organisasi kemasyarakatan yaitu perkumpulan atau yayasan dengan melampirkan syarat yang diperlukan. Permohonan izin ini ditujukan kepada Menteri Sosial untuk PUB lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain dan ditujukan untuk bantuan luar negeri. Permohonan izin PUB yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dapat diakses melalui https://simppsdbs.kemensos.go.id.
Sementara itu, permohonan izin penyelenggaraan PUB yang ditujukan ke Gubernur adalah PUB yang dilaksanakan di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Permohonan izin yang dikeluarkan Gubernur Bali dapat diakses melalui https://eperizinan.baliprov.go.id.
Namun ada PUB yang tidak memerlukan izin, di antaranya:
Dalam penyelenggaraannya, izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Izin ini dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu bulan.
Penyaluran PUB berupa uang, apabila ditujukan untuk pembangunan dan atau rehabilitasi fisik, harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 tahun setelah masa pengumpulan berakhir. Sementara untuk non fisik, paling lambat 3 bulan.
Sementara itu, untuk PUB barang habis pakai disalurkan paling lambat 1 bulan setelah masa pengumpulan berakhir. Barang tidak habis pakai disalurkan paling lambat 3 bulan setelah pengumpulan berakhir.
Sedangkan kewajiban penyelenggara PUB selain melaksanakan PUB sesuai dengan ketentuan, juga memberikan laporan penyelenggaraan disertai bukti pertanggungjawaban. Laporan tersebut berkaitan dengan rincian dan jumlah hasil pengumpulan, rincian penyaluran bantuan, surat pertanggungjawaban mutlak, dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500 juta, dan dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
Laporan ini disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 hari sejak penyaluran PUB.