Denpasar, IDN Times - Sidang agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap aktivis mahasiswa, Tomy Priatna Wiria, ditunda. Dalam persidangan di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, jaksa mengungkapkan pihaknya belum siap dengan tuntutan, Selasa (28/7/2026).
Sehingga, Majelis Hakim PN Denpasar memutuskan sidang agenda tuntutan JPU ditunda dan akan berlangsung pada 4 Agustus 2026 mendatang. Kuasa hukum Tomy, Ignatius Rhadite, menyayangkan penundaan sidang ini. Ia menjelaskan, sebelumnya jaksa meminta waktu dua minggu untuk persiapan berkas tuntutan.
“Alasan ditunda karena jaksa belum siap, ini kami sayangkan karena jaksa sendiri yang minta dua minggu,” ujar Rhadite kepada IDN Times di PN Denpasar, Selasa (28/7/2027).
Rhadite menambahkan, artinya jaksa butuh waktu tiga minggu untuk menyiapkan tuntutan terhadap kliennya. Ia menilai jaksa tidak percaya diri dalam proses ini.
Sebelumnya, Tomy dilaporkan terlibat dalam upaya penghasutan pada demonstrasi 30 Agustus 2025 lalu. Ia sempat ditahan hingga akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan setelah status keaktifan mahasiswanya terbukti.
Pihak kuasa hukum juga mengajukan dokumen sahabat pengadilan atau amicus curiae kepada Majelis Hakim PN Denpasar. Dokumen sahabat pengadilan ini dikirimkan oleh Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi analisis dan dukungan terhadap Tomy sebagai pembela HAM.
Dukungan ini juga melibatkan lembaga negara HAM lainnya seperti Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK. Hasil analisis dan investigasi lembaga tersebut mengungkap bahwa ricuhnya aksi Agustus 2025 lalu dimulai karena tindakan aparat negara. Ada juga temuan dugaan mobilisasi aksi yang dilakukan aparat negara.
Rhadite juga mengungkap bahwa Komnas HAM menyoroti pasal-pasal didakwakan kepada Tomy yang tidak relevan. Misalnya pasal pencemaran nama baik, yang didakwakan telah dikecualikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Pasal pencemaran nama baik hanya berlaku untuk individu, bukan institusi negara.
“Tidak bisa dilekatkan dalam institusi, hanya individu,” tegas Rhadite.
Dokumen sahabat pengadilan juga berisi temuan fakta Komnas HAM terkait keterlibatan Tomy dalam mengadvokasi berbagai isu kemanusiaan. Mulai dari pendidikan, perburuhan, lingkungan, perempuan, dan anak.
“Sehingga Komnas HAM tidak ragu menerbitkan surat penetapan Tomy sebagai pembela HAM,” imbuhnya.