Badung, IDN Times - Dalam pelaksanaan hari terakhir 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Kamis (24/3/2022), disebutkan bahwa Indonesia menjadi leading dalam mengangkat isu perempuan.
Berbagai gagasan dan kebijakan Indonesia diadopsi dalam Women Parliamentarians di forum parlemen dunia ini. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, dalam acara yang diikuti oleh 132 negara ini.
Puan Maharani mengungkapkan bahwa Indonesia memimpin dalam isu-isu perempuan di 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali. Menurutnya, gagasan-gagasan Indonesia dalam isu perempuan banyak diapresiasi di forum tersebut.
Puan yang menjadi perempuan pertama menjabat sebagai Ketua DPR, menyebutkan bahwa Women Parliamentarians merupakan forum paling bergengsi di IPU. Di forum ini, banyak delegasi yang menyatakan produk regulasi Indonesia banyak berpihak kepada perempuan.
“Banyak delegasi yang merasa Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan perempuan. Di forum woman kita leading di segala tema,” ujarnya.
Ia mengatakan, budgeting dan keterlibatan perempuan dalam mempersiapkan produk kebijakan publik juga diapresiasi.
Pihaknya mendorong agar lebih banyak perempuan yang menjadi anggota parlemen. Menurut Puan, DPR terus meningkatkan jumlah anggota parlemen agar kebijakan-kebijakan negara semakin mengedepankan kesetaraan gender karena adanya campur tangan dari perempuan itu sendiri.
Selama beberapa tahun terakhir ini, masyarakat telah menyaksikan bagaimana perempuan berkiprah di dunia politik. Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang di antaranya atau 24,7 persen adalah perempuan.
“Kepemimpinan perempuan di Indonesia menginspirasi mereka. Banyak yang mau belajar lebih lanjut. Bagaimana mereka juga ingin meningkatkan jumlah anggota perempuan di parlemen. Mereka melihat kesuksesan Indonesia,” paparnya.
Selain itu, proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat sebesar 0,6 persen menjadi 26,1 persen.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang menjadi Ketua 33rd Session of The Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sempat disinggung oleh Puan dalam forum, mendapat sorotan delegasi-delegasi IPU.
Dengan RUU TPKS tersebut, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, kebijakan Indonesia untuk perempuan dan anak saat pandemik ini juga dianggap menonjol. Selain itu, ia mengaku kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender dan dianggap menjadi role model kepemimpinan perempuan.
“Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi,” sebutnya.
Dalam Governing Council IPU, Irine membacakan hasil pertemuan Women Parliamentarians yang merumuskan beberapa resolusi oleh forum parlemen perempuan IPU tersebut, di antaranya:
“Kami sepakat bahwa sangat mendesak untuk mendengarkan para korban atau penyintas kekerasan seksual terkait konflik dan untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka,” ungkapnya.
Women Parliamentarians ini dihadiri oleh 129 peserta, termasuk 64 anggota parlemen dari 60 negara. Terdiri dari 55 anggota parlemen perempuan dan 9 anggota parlemen laki-laki.