Permintaan Bantuan Bahan Bangunan dari Pemerintah Tabanan Tinggi
Tabanan, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Tabanan meluncurkan Program Stimulus Infrastruktur Daerah Aman Unggul Madani (SIDA AUM) pada 2023 lalu. HIngga saat ini, program stimulus ini masih menjadi primadona warga Tabanan. Antreannya mencapai 100 titik pada 2025 ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan, I Made Dedy Darma Saputra, mengatakan telah menganggarkan Rp1,9 miliar tahun ini untuk Program SIDA AUM. Namun karena permintaan yang tinggi, anggaran ini sudah terserap seluruhnya dan belum bisa meng-cover semua permintaan dari warga.
1. Ada sebanyak 100 titik antrean permohonan program SIDA AUM pada 2025
Dedy menjelaskan, tingginya animo permohonan warga terhadap program SIDA AUM ini membuat anggaran sebesar Rp1,9 miliar pada tahun ini belum mampu meng-cover seluruhnya karena telah habis terserap. Bahkan antrean permohonan sampai saat ini sudah 100 titik.
"Sebagian besar untuk menuntaskan sisa antrean permohonan tahun 2024 sebanyak 30 hingga 40 titik," ujar Dedy, Kamis (9/10/2025).
2. Program SIDA AUM memberikan bantuan dalam bentuk stimulan material pembangunan
Dedy menjelaskan, program ini memberikan bantuan dalam bentuk stimulan material pembangunan seperti semen, pasir, dan koral dengan nilai bervariasi sesuai kebutuhan serta lokasi. Nilainya berkisar antara Rp7 juta hingga Rp12 juta per titik tergantung tingkat urgensi dan volume kegiatan.
“Karena ini sifatnya stimulan, partisipasi warga dalam bentuk gotong royong menjadi faktor utama,” katanya.
Program ini tidak hanya menyasar jalan desa, tetapi juga infrastruktur irigasi dan fasilitas penunjang lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah serta warga. Meski begitu, proses realisasi bantuan tidak bisa langsung dilakukan begitu verifikasi selesai.
“Pencairan anggaran tergantung ketersediaan dana dan jadwal realisasi. Kami tetap mengutamakan asas manfaat dan pemerataan,” lanjutnya.
3. Tim memastikan bantuan tidak tumpang tindih
Untuk memastikan program bantuan ini tidak tumpang tindih dengan program perbaikan yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni, timnya harus melakukan verifikasi administratif dan survei lapangan.
“Kita hindari penggunaan anggaran ganda untuk satu ruas jalan. Misalnya, kalau jalan desa sudah diperbaiki lewat stimulan, maka sisanya bisa dipakai untuk menambal bahu jalan kabupaten. Jadi anggaran tetap efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dedi menilai program ini efektif membantu mempercepat pembangunan infrastruktur kecil tanpa harus menunggu proyek besar pemerintah.
“Kita terus dorong agar warga ikut terlibat aktif. Pembangunan yang dilakukan bersama akan lebih berkelanjutan dan memiliki rasa memiliki,” katanya.
