Marak Money Changer Bodong, Bali Bentuk Tim Task Force

27 Jul 2022, 14:05 WIB

Ilustrasi uang rusak. (ANTARA FOTO/Jojon)

Denpasar, IDN Times - Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, yang kerap disapa Cok Ace, menyepakati adanya pembentukan Tim Task Force. Dengan terbentuknya tim ini, diharapkan bisa menangani maraknya aksi penipuan berkedok money changer di area objek wisata.

Cok Ace menyampaikan bahwa aksi penipuan yang dilakukan oleh money changer tak berizin terhadap wisatawan asing, sangat penting disikapi. Selain merusak citra pariwisata Bali, tindakan tersebut juga bisa menjadi bumerang bagi Bali yang saat ini tengah berjuang memulihkan sektor pariwisata.

1.Izin usaha money changer sudah diatur dalam Peraturan BI Nomor 18/20/PBI/2016

Foto hanya ilustrasi. (Dok. IDN Times/Istimewa)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menjelaskan kegiatan usaha money changer telah diatur dalam Peraturan BI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Dalam operasionalnya, KUPVA BB memiliki kantor pusat dan kantor cabang.

Dari data yang ada bulan Juni 2022, di Bali tercatat ada sebanyak 103 kantor pusat dan 388 kantor cabang KUPVA BB. Adapun ciri-ciri KUPVA BB berizin yaitu memasang logo serta sertifikat izin usaha yang dikeluarkan oleh BI.

“Sebarannya terbanyak ada di Kabupaten Badung yaitu 347 kantor cabang,” ungkapnya dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama stakeholder pariwisata pada Selasa (26/7/2022), di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali.

2.Banyak tantangan dalam penertiban money changer tak berizin

IDN Times/Imam Rosidin

Trisno Nugroho juga menanggapi ada sejumlah tantangan yang dihadapi saat menertibkan money changer bodong, di antaranya:

Tidak semua wisatawan asing paham bahwa mereka harus bertransaksi valuta asing di KUPVA BB berizin
Banyak pelaku usaha tidak paham peraturan dalam mendirikan usaha penukaran valuta asing
Edukasi dan sosialisasi terkait penukaran valuta asing masih minim
Belum ada tindakan penertiban untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha KUPVA BB tidak berizin.

Menyikapi tantangan tersebut, Trisno mengusulkan pelibatan desa adat dalam penertiban KUPVA BB tak berizin dengan memasukkannya dalam pararem. Dengan cara itu, akan bisa memberikan efek jera bagi pelaku KUPVA BB tak berizin yang beroperasi di wewengkon Desa Adat.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata, IGAN Rai Surya Wijaya. Ia menyarankan agar pemerintah tegas dan tak mentolerir keberadaan money changer bodong yang dapat menurunkan citra pariwisata Bali. Caranya adalah dengan melibatkan desa adat dalam penertiban money changer bodong.

3.Perlu membentuk satgas untuk memberikan efek jera kepada money changer bodong

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Bali, Ayu Astuti Dhama, mengaku mendukung penuh upaya penertiban ini. Menurutnya, penertiban bisa dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan yang resmi dikeluarkan BI, yakni berupa logo dan sertifikat izin usaha.

Di sisi lain, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, mengatakan dalam upaya memperkuat pencegahan terjadinya penipuan ini, perlu dilakukan edukasi wisatawan agar lebih banyak menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi.

“Kami akan buatkan arahan dalam berbagai bahasa untuk mengedukasi wisatawan agar mereka tidak mudah kena tipu,” pungkasnya.

Kepala Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Nyoman Nuarta, juga menyarankan pembentukan satgas dan rapat lanjutan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, Cok Ace menyepakati pembentukan Tim Task Force yang bisa langsung bekerja dan turun ke lapangan untuk memberi efek jera terhadap money changer bodong.