Pengusaha Travel ini Akui Dapat Subsidi dari Toko Tiongkok di Bali
Pexels.com/ slon_dot_pics
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Sejumlah pelaku pariwisita mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk mengadu usahanya yang mulai sepi sejak merebaknya pemberitaan praktik nakal toko Tiongkok. Satu di antaranya Rusli Wisanti, pengusaha di bidang agen perjalanan.
1. Ia mengakui mendapat subsidi dari toko Tiongkok
amadeus.comBaca Juga: Daftar 4 Toko Oleh-oleh di Bali yang Diduga Jaringan 'Mafia' Tiongkok
Rusli atau yang biasa disapa Kris ini mengaku merugi ratusan juta Rupiah karena dibatalkannya kontrak secara sepihak oleh toko-toko Tiongkok. Pembatalan tersebut karena pihak toko menghentikan operasionalnya. Toko-toko tersebut masih bermasalah dengan izin.
Kris mengaku bahwa selama ini mendapatkan subsidi dari toko-toko tersebut. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Yakni 205 dolar Amerika atau setara Rp3 juta per kepala.
"Kita memang dapat subsidi dari toko. Mengapa subsidi karena itu memang cara kerja tokonya," katanya di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Bali, Jalan Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Senin (12/11).
Ia melanjutkan, hingga akhir tahun ini, total 1000 wisatawan asal Tiongkok yang melalui agennya telah membatalkan kunjungannya ke Bali.
2. Seorang pramuwisata justru blak-blakan menyebut ada toko mafia Tiongkok
Ilustrasi mafia. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Baca Juga: Kunjungan Wisman Tiongkok ke Bali Tinggi, Tapi Minim Belanja?
Sementara itu, seorang pramuwisata bernama Hendi menjelaskan mengapa ada praktik subsidi kepada wisatawan asal Tiongkok. Menurutnya, praktik tersebut untuk menjaring mereka agar mau datang ke Bali dengan biaya perjalanan yang murah. Pasalnya, semua negara lain selain Indonesia telah berlomba-lomba untuk bersaing harga paket wisata.
"Wisatawan ini tentu akan mencari yang lebih murah," katanya.
Praktik jual beli tersebut, lanjutnya, ternyata tak hanya terjadi di Bali. Ia bahkan secara gamblang menyebut para toko ini sebagai mafia. Toko-toko ini keluar duit miliaran Rupiah untuk menyubsidi para wisatawan, dengan syarat harus mengunjungi tokonya saat tiba di Bali.
"Mafia Cina atau mafia Hongkong ini jaringannya ada di mana-mana, tak hanya di Indonesia. Syaratnya memang harus mengunjungi toko tersebut tapi tak mewajibkan belanja," katanya.
Ia berharap permasalahan ini segera selesai. Kemudian soal izin juga harus segera diselesaikan. Pasalnya, tanpa adanya subsidi-subsidi tersebut, wisatawan dari Cina ditakutkan akan terus berkurang. Hal tersebut berdampak pada pemasukannya sebagai pramuwisata.
3. DPRD tetap dukung penutupan toko yang melakukan praktik nakal
unsplash.com/Jacek DylagMenanggapi keluhan para pelaku wisata tersebut, anggota DPRD Bali, I Nyoman Parta akan segera mengomunikasikannya dengan pihak terkait atau pemerintah. Kendati demikian, ia tetap setuju dengan ditutupnya toko-toko yang tak memiliki izin tersebut.
"Teman-teman yang belum berizin, urus izinnya. DPR maupun pemerintah saat ini tegas dan konsisten terkait toko Tiongkok. Tutup toko yang izinnya bermasalah dan yang melakukan praktik tidak sehat," katanya.
Ia berjanji permasalahan ini tak akan berlangsung lama. Ia berharap dengan penutupan toko, ke depannya akan berbenah menjadikan pariwisata Bali yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dilakukan penataan agar pariwisata kembali bangkit.
