2. Satpol PP meminta mahasiswa dan masyarakat lainnya menjaga ketertiban selama KTT G20

Suasana KTT G20. (YouTube.com/IDN Times)

Dewa Rai melanjutkan, mereka membentangkan spanduk, melakukan orasi yang berkaitan dengan KTT G20, dan mengatasnamakan warga Bali. Mereka lalu diamankan, dibina di Kantor Satpol PP Provinsi Bali dan diperbolehkan pulang hari itu juga.

"Aksi mereka mewakili masyarakat Bali tetapi tidak ada surat kuasa dari masyarakat Balinya. Yang demo juga hanya satu mahasiswa berKTP Bali," katanya.

Ia mengaku tidak tendensius terhadap mahasiswa luar Bali. Namun hanya meminta mahasiswa dan masyarakat lainnya bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan selama KTT G20 berlangsung. Ia berharap kegiatan KTT G20 bisa meningkatkan perekonomian Bali dan kebangkitan pariwisata, seperti yang diharapkan masyarakat Bali selama ini.

3. Berkoordinasi dengan pihak kampus melakukan pembinaan

Tujuh orang Indonesia People’s Assembly (IPA) dari elemen mahasiswa diamankan Satpol PP Provinsi Bali. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Satpol PP telah membina dan mendata ketujuh mahasiswa tersebut. Kata Dewa Rai, mereka akan dilakukan pembinaan lanjutan dan pemantauan.

"Untuk ini kami koordinasi dengan pihak kampusnya. Dalam hal ini Universitas Udayana," terang Dewa Rai.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk meredam dulu kegiatan aksi dan tidak melakukan hal yang memicu reaktif di masyarakat.

"Kami tidak melarang penyaluran aspirasi. Tetapi dalam KTT G20 ini sudah sama-sama sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu diharapkan kegiatan aksi di depan umum janganlah dulu," imbuhnya.

4. Kondisi hujan deras, solidaritas mahasiswa dari elemen IPA melakukan mimbar bebas tolak G20

Tujuh orang Indonesia People’s Assembly (IPA) dari elemen mahasiswa diamankan Satpol PP Provinsi Bali. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Sementara di satu sisi, solidaritas mahasiswa dari elemen IPA sedang melakukan mimbar bebas tolak G20 15.00 Wita di depan Kampus Unud Denpasar. Mereka menyuarakan aspirasi tolak G20 dan membentangkan spanduk yang bertuliskan “G20 Ngae Ribet Nak Bali, G20 Bukan Solusi.” meskipun turun hujan.

“Alasan menolak G20 karena resep ekonomi yang ditawarkan dalam perjanjian global seringkali berkutat pada preskripsi neoliberal. Konsekoensinya, Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk industri negara maju, buruh murah, eksploitasi alam. Sementara Indonesia tidak mampu membangun ekonominya sendiri,” tutur Excel, peserta mimbar bebas, yang dikonfirmasi, Rabu (16/11/2022).

Selang 20 menit mimbar bebas berlangsung, orang berpakaian sipil, TNI, polisi, pecalang, dan warga yang mengatasnamakan sebagai MDA mengerumuni massa, dan memberedel semua spanduk.

Seorang peserta, Bagus, mengaku dipiting oleh orang sipil dan dibawa ke belakang rumah warga di komplek Sudirman. Sedangkan Excel dibawa ke kampus Unud oleh TNI dan anggota Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saya dibawa ke kampus dan saya diinterogasi oleh TNI dan BIN. Mereka memperkenalkan diri kepada saya sebagai TNI dan BIN. Mereka bilang kalau aksi kami salah karena mengganggu ketertiban perhelatan G20,” kata Excel.

5. KTP, ATM, dan kamera milik peserta diambil paksa, dan dilarang mendokumentasi

Tujuh orang Indonesia People’s Assembly (IPA) dari elemen mahasiswa diamankan Satpol PP Provinsi Bali. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Selain Excel dan Bagus, peserta aksi lainnya mengalami represivitas yang sama. Orang berpakaian sipil merampas paksa KTP, ATM, kamera, dan memory card. Memory card yang berisi dokumentasi aksi dihapus oleh BIN secara tiba-tiba.

“Kawan kami tiba-tiba diambil dompetnya, langsung diambil KTP dan ATM oleh orang orang yang berpakaian sipil. Isi memory card tiba-tiba dihapus,” jelas Excel.

Excel juga menerangkan, siapa saja yang berada di lokasi dilarang oleh aparat untuk menggunakan kamera.

“Saya diinterogasi di bale bengong, samping pos satpam pintu keluar kampus. Ada beberapa mahasiswa di sana. TNI dan BIN menuduh mereka wartawan. Bahkan tiba-tiba satu di antara mereka mengambil paksa handphone mahasiswa dan menghapus isi galerinya,” terang Excel.

Lima peserta mimbar bebas lainnya yang tertangkap dibawa ke Unud dan disatukan bersama Excel. Pihak Unud keberatan apabila kampus dijadikan lokasi titik kumpul peserta yang ditangkap. Akhirnya peserta dipindahkan ke lokasi Bagus berada. Total jumlah mahasiswa yang ditangkap, kata Excel, sebanyak tujuh orang. Proses interogasinya berlangsung selama sekitar satu jam.

Wulan, peserta mimbar bebas yang ditangkap, menceritakan dirinya diintimidasi dan diinterogasi dengan cara dibentak, mengalami rasisme, hingga menanyakan orangtuanya di mana.

“Mereka selalu mengulang pertanyaan yang sama bahkan cukup sering seperti kamu asalnya dari mana? Kawan kami yang berasal dari Bali pun disuruh keluar Bali karena menolak G20,” jelas Wulan.

Wulan mengalami demam tinggi selama diinterogasi. Karena kondisi kesehatannya memburuk, Satpol PP Provinsi Bali membawa Wulan ke Bali Royal Hospital (BROS), Kelurahan Renon, Kota Denpasar. Wulan dirawat selama satu jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan diberikan resep obat oleh dokter. Setelah dari BROS, Wulan dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Bali di tengah kondisinya yang masih demam tinggi.

“Ketika kami dikerumuni oleh aparat. Satu orang bilang bunuh saja mereka sambil nunjuk kami. Saat saya bilang demam, saya dibilang berbohong oleh mereka. Saya kesal, dan bilang ke mereka, biarin saja saya mati. Tapi Satpol PP-nya ngomong ke aparat yang di sana, itu urusan kami. Saya dibawa ke BROS. Sedangkan teman-teman yang lain dibawa ke Satpol PP,” jelas Wulan.

6. Kamera, memory card, kartu ATM milik peserta belum dikembalikan

Tujuh orang Indonesia People’s Assembly (IPA) dari elemen mahasiswa diamankan Satpol PP Provinsi Bali. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Ada enam orang yang menginterogasi peserta mimbar bebas yang diamankan di Kantor Satpol PP Provinsi Bali yaitu TNI satu orang, BIN satu orang, Korps Brigade Mobil (Brimob) satu orang, dan tiga orang Satpol PP. Pada awalnya, Excel kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena dibatasi oleh pihak aparat. Walaupun setelahnya pihak Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, datang memberikan pendampingan hukum.

TNI dan polisi kembali meminta peserta mengeluarkan KTP. Padahal sebelumnya, KTP peserta telah diambil oleh orang pakaian sipil. Setelah empat jam berdiskusi alot dengan pihak aparat, peserta mimbar bebas dipulangkan.

“Kawan-kawan diminta mengeluarkan KTP padahal kami sedang tidak memegang KTP karena sudah diambil. Pembahasan cukup alot karena perihal identitas,” kata Excel.

Excel mengatakan kamera, memory card, dan kartu ATM BCA milik peserta mimbar bebas yang diamankan belum dikembalikan oleh aparat. Hingga berita ini ditulis, 16 November 2022, barang-barang tersebut masih belum dikembalikan.

“Kamera, memory card, kartu ATM BCA milik kawan kami belum dikembalikan,” jelas Excel.