Hidrometeorologi Dominasi Bahaya, BPBD Bali Maksimalkan Mitigasi Bencana
- BPBD Bali mencatat 2.644 kejadian bencana sepanjang 2025, mayoritas hidrometeorologi, dengan kerugian awal 2026 mencapai hampir Rp3 miliar.
- Pelatihan GIS digelar untuk memperkuat kemampuan aparatur daerah membaca risiko bencana dan menyusun rencana mitigasi berbasis data spasial yang akurat.
- Masyarakat dilibatkan aktif dalam pengumpulan data lapangan agar peta risiko lebih kredibel dan mendukung pemetaan partisipatif di wilayah rawan bencana.
Denpasar, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyatakan Pulau Dewata memiliki tantangan risiko bencana dengan topografinya yang bervariasi, sehingga menuntut langkah mitigasi yang presisi.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana menyampaikan sepanjang tahun 2025, tercatat 2.644 kejadian bencana di wilayah Bali dengan mayoritas hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur masif dan korban jiwa. Tren ini berlanjut di awal 2026 dengan kerugian materiil mencapai hampir Rp3 miliar.
"Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat," ungkapnya pada Jumat (22/5/2026).
1. Data yang akurat menjadi faktor krusial dalam kebencanaan
Guna memperkuat langkah pengurangan risiko bencana (PRB), BPBD bersama Pemerintah Provinsi Bali melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Geographic Information System (GIS). Kegiatan ini melibatkan seluruh BPBD kabupaten/kota se-Bali, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Bali, LPBI-NU, Yayasan IDEP Selaras Alam, serta perwakilan desa. Inisiatif ini merupakan respons konkret terhadap ancaman bencana yang terus meningkat.
“GIS menyediakan data yang detail dan rigid, sehingga krusial bagi kami dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Teja Bhusana.
2. Kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial
Pelatihan ini menjadi bekal strategis bagi aparatur di daerah dalam menyusun rencana pengurangan risiko, termasuk penentuan jalur evakuasi dan titik pengungsian yang akurat. Mereka dibekali keterampilan teknis modern, mulai chatmap berbasis WhatsApp, pemetaan udara menggunakan drone tasking manager, hingga visualisasi data publik melalui UMap.
Head of Sub-National Programs, Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun menyampaikan, dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks, dibutuhkan kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial. Penggunaan GIS akan mengoptimalkan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
"Sehingga penguatan kapasitas GIS adalah kebutuhan mutlak untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif,” ungkapnya.
3. Masyarakat diajak terlibat aktif kumpulkan informasi
Secara visual, peta spasial juga memudahkan masyarakat memahami zona risiko di wilayah mereka. Senior Program Manager HOT regional Asia Pacific, Harry Mahardika mengatakan, dengan data yang terbuka dan gratis, masyarakat dapat terlibat aktif mengumpulkan informasi kritis di lapangan, sehingga data yang dihasilkan lebih kredibel.
Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang paling memahami kondisi aktual dan risiko di wilayahnya. Pelibatan mereka adalah kunci keberhasilan pemetaan partisipatif terhadap ancaman bencana.
“Kami ingin mendemokratisasi pemetaan agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja," ucapnya.
