2 Karya Film Pendek Sineas Bali Ungkap Permasalahan Tanah

Kedua film tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Prosesnya melibatkan aktor dan aktris lokal Bali, serta menggunakan dialog Bahasa Bali. Film Anak Tiri di Tanah Sendiri disutradarai langsung oleh content creator asal Bali, Puja Astawa. Film ini menceritakan sulitnya mengurus legalisasi tanah di Bali karena ada praktik korupsi, dan persengkokolan jahat yang dilakukan oleh oknum aparat desa dengan kerabatnya.

“Bali tidak baik-baik saja, tapi kelihatan baik. Sekebedik tanah (sedikit demi sedikit) hilang,” ujar Puja Astawa.

Sedangkan film garapan Galang Kangin menceritakan gambaran kehidupan warga Bali dan pariwisata, dampaknya terhadap perempuan, privatisasi pantai, hingga krisis air di Bali.

Sutradara dari Niskala Studio, Wayan Martino, tertarik membawakan tema perempuan karena kerap termarjinalkan. Dalam filmnya ia menunjukkan kebingungan tokohnya menghadapi beragam masalah sehingga memunculkan trauma berkepanjangan.

"Saya menghadirkan tema perempuan, karena ketika ada persoalan apa pun, terutama soal tanah, yang paling mendapatkan masalah itu perempuan," jelas I Wayan Martino.

Cerita dari kedua film tersebut tidak lepas dari gambaran umum dan pengalaman warga Bali terkait tanah. Dari diskusi yang telah mereka selenggarakan di Gianyar menguak masalah pertanahan di Bali yang beragam. Mulai dari masalah harga yang melambung, kesulitan warga Bali untuk membeli dan mempertahankan tanahnya, penurunan kualitas hidup warga karena alih fungsi tanah, serta warga Bali mulai kesulitan mendapat air bersih, dan bercocok tanam.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, juga mengingatkan film fiksi ini bisa menunjukkan substansi masalah-masalah tanah, tak hanya di Bali. Sebab ada mafia tanah yang bekerja secara terorganisir. Dalam konteks lebih luas, pihaknya pernah memetakan konflik agraria dengan korupsi.

“Terakhir, dari catatan kami pada 2021-2022, ada 53 kasus pertanahan dan agraria di Indonesia. Dengan 149 tersangka mulai dari pegawai pertanahan, perangkat desa, pejabat pembuat akte tanah, dan lainnya,” katanya.