Apakah status saksi dalam kasus pemerasan ini bisa berubah menjadi tersangka?

Bisa. Jika dalam perkembangan penyidikan ditemukan kecukupan alat bukti (minimal 2 alat bukti sah) yang menunjukkan keterlibatan saksi tersebut dalam tindak pidana, statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.

Apa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 12e UU Tipikor?

Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Mengapa KPK sering meminjam tempat di kantor polisi daerah (seperti Polresta Denpasar) untuk pemeriksaan?

Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, efektivitas penyidikan, serta memudahkan para saksi yang berdomisili di Bali agar tidak perlu terbang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Apakah para saksi dari pihak Biro Jasa yang menjadi korban pemerasan ini wajib didampingi pengacara?

Berdasarkan KUHAP, seorang saksi berhak (namun tidak wajib) didampingi oleh penasihat hukum. Pendampingan biasanya bersifat pasif, di mana pengacara hanya memantau jalannya pemeriksaan tanpa mengintervensi jawaban.

Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

Install

For

You

Enam Saksi Kasus Imigrasi Diperiksa KPK di Polresta Denpasar

25 Jun 2026, 13:47 WIB

Ayu Afria Ulita Ermalia

News

Channel

Add Us on Google

Enam Saksi Kasus Imigrasi Diperiksa KPK di Polresta Denpasar

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

5W1H

KPK memeriksa enam saksi terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2022–2026 di Polresta Denpasar.
Para saksi yang diperiksa meliputi direktur, staf operasional, staf keuangan CV Visa Agung Bali, dua wiraswasta, serta staf PT Bali Soft atau agen.
Kasus ini diduga melibatkan tindak pemerasan sesuai Pasal 12e, di mana biro jasa menjadi korban karena diminta membayar uang tambahan agar dokumen keimigrasian diproses.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Enam saksi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022–2026.
Who?
Para saksi yang diperiksa adalah GAW, GRW, STD dari CV Visa Agung Bali; MNC dan AGN selaku wiraswasta; serta AUD dari PT Bali Soft. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK dengan keterangan dari Juru Bicara Budi Prasetyo.
Where?
Pemeriksaan berlangsung di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar, Provinsi Bali.
When?
Pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 25 Juni 2026.
Why?
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12e, di mana biro jasa diduga diminta membayar sejumlah uang agar dokumen keimigrasian diproses oleh petugas.
How?
Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan enam saksi secara langsung di Polresta Denpasar. Proses pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasilnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Denpasar, IDN Times - Enam orang saksi dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Tahun 2022-2026 diperiksa hari ini di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar, Kamis (25/6/2026).

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, melalui pesan singkat. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya dalam kasus tersebut. Pemeriksaan para saksi di Bali ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan penyidik.

"Pemeriksaan dilakukan di Polresta Denpasar Bali," jawabnya.

Ia menyebutkan, enam orang yang diperiksa hari ini di antaranya GAW selaku Direktur CV Visa Agung Bali, GRW selaku Staf Operasional CV Visa Agung Bali, STD selaku Staf Keuangan CV Visa Agung Bali, MNC dari pihak wiraswasta, AGN juga merupakan wiraswasta, dan AUD selaku staf PT Bali Soft atau Agen.

"Hari ini penyidik menjadwalkan melakukan pemeriksaan. Kita tunggu perkembangannya ya," terangnya.

Budi Prasetyo menyampaikan, konstruksi perkara ini adalah dugaan tindak pemerasan Pasal 12e, sehingga posisi Biro Jasa ini sebagai korban. Mereka diminta untuk membayar sejumlah uang di luar tarif legalnya agar dokumen keimigrasian yang diajukan diproses oleh petugas.

FAQ Seputar 6 Saksi Kasus Imigrasi Diperiksa KPK di Polresta Denpasar

Apakah status saksi dalam kasus pemerasan ini bisa berubah menjadi tersangka?	Bisa. Jika dalam perkembangan penyidikan ditemukan kecukupan alat bukti (minimal 2 alat bukti sah) yang menunjukkan keterlibatan saksi tersebut dalam tindak pidana, statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.
Apa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 12e UU Tipikor?	Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.
Mengapa KPK sering meminjam tempat di kantor polisi daerah (seperti Polresta Denpasar) untuk pemeriksaan?	Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, efektivitas penyidikan, serta memudahkan para saksi yang berdomisili di Bali agar tidak perlu terbang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Apakah para saksi dari pihak Biro Jasa yang menjadi korban pemerasan ini wajib didampingi pengacara?	Berdasarkan KUHAP, seorang saksi berhak (namun tidak wajib) didampingi oleh penasihat hukum. Pendampingan biasanya bersifat pasif, di mana pengacara hanya memantau jalannya pemeriksaan tanpa mengintervensi jawaban.