Denpasar, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Bali, Ida Bagus Sukarta, mengaku sudah mendengar bocornya obrolan grup WhatsApp internal Gerindra Klungkung dan dikeluarkannya Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dari grup.
"Kalau di Klungkung saya tak tahu dikeluarkan di grup mana. Kalau di Gerindra Bali tak pernah masuk, mungkin di klungkung," kata dia, Selasa (21/5).
Lalu apa tanggapan ia terkait itu?
Sukarta menanggapi beredarnya obrolan grup WhatsApp karena kemungkinan adanya permasalahan internal di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Klungkung. Ia mengaku akan menemui para kader di Klungkung untuk konsolidasi. Waktunya masih menunggu urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 selesai.
"Kita tak tahu ada persaingan internal di dalam Pileg dan bagaimana perjuangan anak-anak, mungkin merasa berjuang dan tidak dapat perhatian. Mungkin itu pak Nupati tak bisa memuaskan semua orang. Apalagi ada pesaing-pesaing internal yang ada di dalam pencalegan," kata dia.
Permasalahan semacam ini seharusnya jadi konsumsi di internal partai saja. Karena jika jadi konsumsi publik, justru menimbulkan permasalahan dan makin meruncing.
"Tapi itu sebetulnya konsumsi di dalam atau rumah tangga kita, yang keluar ini sebenarnya membuat masalah. Sebetulnya bisa diselesaikan di rumah tangga. Begitu keluar semua akan ikut memberi tanggapan," ujarnya.
Pertemuan Suwirta dengan Presiden menurutnya hal yang wajar meski ia adalah seorang kader Gerindra. Pasalnya, kepala daerah juga harus menghormati struktur di atasnya, yakni gubernur dan presiden.
"Kita dari awal kalau sampai gubernur dan presiden memanggil bupati, wajib hadir. Sebagai kader Gerindra tak ada permasalahan. Saya sudah berpesan dari awal sejak terpilih, walaupun gubernur dari partai lain saya ajak ketemu untuk menyinkronkan program," ungkapnya.
"Sebelum pileg, presiden juga hadir di klungkung, juga disambut dengan meriah. Ini suatu kewajiban menyambut kedatangan kepala negara di daerahnya," imbuhnya.
Pertemuan-pertemuan seperti itu wajar. Jika untuk kepentingan rakyat, maka perbedaan partai harus disingkirkan. Jadi tidak bisa hanya fokus di daerah saja. Karena dalam pemerintahan ada kaitannya ke provinsi hingga ke pusat.
"Kita support yang begitu. Walaupun beda partai tapi dalam memperjuangkan masyarakat bersama-sama membangun di daerah saja. Ada kaitannya ke provinsi ada kaitannya ke pusat, kan begitu," urainya.