Banyak Upacara Adat, Partisipasi Pemilih di Klungkung Minim
Klungkung, IDN Times - Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Klungkung belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung. Pihak KPU Klungkung memperkirakan hal ini terjadi karena banyaknya upacara adat, yang bertepatan dengan hari pemungutan suara. Termasuk pegawai swasta, yang ternyata tidak diliburkan saat pemungutan suara.
"Kami sudah berusaha maksimal dalam memberikan informasi kepada warga. Sosialisasi Pilkada telah masif, namun partisipasi warga belum sesuai harapan kami," jelas Ketua KPU Klungkung, I Ketut Sudiana, Selasa (3/12/2024).
Berdasarkan data di KPU Klungkung, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, partisipasi pemilih hanya mencapai 73,48 persen, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Klungkung sebesar 73,45 persen. Angka ini berada di bawah target yang ditetapkan KPU Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 78 persen.
"KPU Kabupaten Klungkung akan mengevaluasi menyeluruh untuk mencari faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pemilih," ungkap Sudiana.
1. Upacara adat dilaksanakan pada hari pencoblosan
Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudiana, menyatakan rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Satu di antaranya banyak kegiatan adat yang bertepatan dengan hari pencoblosan pada 27 November 2024.
Beberapa desa seperti di Kecamatan Banjarangkan menggelar upacara adat besar. Yaitu penyineban Ida Bhatara Pura Agung Kentel Gumi, merupakan bagian dari rangkaian karya ngusaba dan tawur labuh gentuh, yang hanya dilaksanakan 10 tahun sekali.
"Di Kecamatan Nusa Penida, banyak warga yang melaksanakan upacara adat seperti pitra yadnya atau ngaben. Sehingga tidak sempat datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," jelas Sudiana, Selasa (3/12/2024).
2. Pegawai swasta tidak dapat libur saat pencoblosan
Sudiana juga menambahkan, meskipun hari pencoblosan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, namun banyak pegawai swasta yang tidak mendapatkan libur. Sudiana menduga inilah yang turut menghambat kehadiran para pemilih.
"Warga yang kerja di sektor swasta juga banyak golput, karena mereka tidak diliburkan saat hari pencoblosan. Hal ini juga harus menjadi perhatian bersama," katanya.
3. Paslon juga belum maksimal mengajak warga untuk memberikan hak suaranya ke TPS
Sudiana menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi tahapan Pilkada 2024 hingga ke tingkat banjar. Namun, ia menilai pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada Serentak juga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami sudah berusaha maksimal dalam memberikan informasi kepada warga. Namun, kami melihat ada kekurangan dari paslon dalam menyampaikan program-program mereka secara langsung ke warga," jelas dia.
