Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Bali Ramai Proyek Strategis Nasional, Apa Dampaknya?

Jalan Tol Bali Mandara. (jasamargabalitol.co.id)

Gianyar, IDN Times - Proyek Strategis Nasional (PSN) telah tersebar di berbagai daerah Indonesia. Termasuk di Bali dengan PSN berbagai sektor seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelabuhan, jalan tol, dan bendungan.

Rentetan proyek ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengarahkan agar program atau proyek yang masuk ke dalam daftar PSN ini adalah yang dapat tuntas paling lambat Semester I tahun 2024. Intinya, proyek maupun program dalam PSN ini harus dapat dipastikan waktu penyelesaiannya dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

1. Rentetan proyek strategis di Bali

Wisatawan di Sanur (IDN Times/Ayu Afria)

Ada berbagai proyek strategis di Bali seperti Program Pengembangan Superhub Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II. PSN lainnya yaitu KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali. 

Pada sektor pembangunan jalan tol ada Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi yang menuai protes dari warga sekitar. Sektor Pelabuhan Pelabuhan Sanur-Nusa Ceningan/Lembongan, dan Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub). Pembangunan Bendungan juga turut dimasukkan dalam PSN, seperti Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang. Sedangkan pada sektor air bersih dan sanitasi, ada sistem penyediaan Air Baku Bendungan Sidan.

2. Berdampak terhadap lingkungan

ilustrasi gambar pohon mangrove (pixabay.com/Patjosse)

Pemerintah Pusat berharap proyek strategis nasional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, harapan ini berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan di beberapa daerah. Misalnya, reklamasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III cabang Benoa pada 2018 mengakibatkan hilangnya tutupan Mangrove seluas 17 hektare di Tahura Ngurah Rai.

Hutan Mangrove memiliki sederet fungsi ekologis seperti pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. 

Penulis David Korten dalam bukunya bertajuk Development as Transformation: Voluntary Action in the 1990s mengungkapkan, sebuah negara yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan disparitas sosial serta krisis lingkungan. Korten juga menuliskan ada tiga aspek fundamental yang menjadi konsekuensi logis dari model pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan kekerasan komunal.

Pada konteks tersebut, pemerintah memang berhasil membawa Indonesia stabil dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, pemerintah luput terhadap dampak pembangunan yang dijalankan telah membawa problematika baru pada dimensi sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur, menurut Korten, kerap mengorbankan lapisan masyarakat rentan dan menghasilkan krisis lingkungan hidup.

3. Sumber konflik dan ketergantungan asing

Warga Pulau Rempang saat berkonvoi di depan lokasi rumah relokasi PSN Rempang Eco City (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Berbagai konflik akibat adanya proyek strategis nasional menunjukkan relasi kuasa yang timpang antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara proyek. I Gusti Agung Made Wardana, Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dalam bukunya bertajuk Berebut Bali, mengungkapkan adanya proyek strategis kerap merebut ruang hidup masyarakat.

Tren meningkatnya proyek strategis di beberapa daerah termasuk Bali dapat dilacak sejak tahun 2014. Sedangkan melihat kondisi di Bali, Wardana menjelaskan bahwa sebagai ruang yang terbatas, Bali dipertarungkan atau direbut oleh berbagai pelaku dan kepentingannya. Penggunaan pemukiman sebagai lahan untuk menjalankan proyek telah menghasilkan insiden pengancaman, hingga penyerangan kepada masyarakat sekitar. Kasus di Bali, misalnya reklamasi Teluk Benoa, menimbulkan gerakan besar untuk menolak proyek tersebut.

Sedangkan pada perspektif dependensi (ketergantungan), pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan siklus ketergantungan yang tidak berkesudahan. Realitas ketergantungan merupakan kondisi di mana pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada intervensi dari negara asing. Menurut Dos Santos dalam jurnal The Revolutionary Intellectual Who Pioneered Dependency Theory menjelaskan dalam konteks yang lebih makro. Ketergantungan terjadi akibat kapitalisme global yang melahirkan negara dunia ketiga.

Negara dunia ketiga merupakan negara yang masih berkembang dan berada di bawah bayang-bayang negara maju. Dos memandang bahwa realitas ketergantungan pada negara dunia ketiga disebabkan oleh monopoli modal asing, pembiayaan proyek pembangunan, dan implementasi teknologi. Jika ketiga variabel ini dilanggengkan oleh negara, maka negara tersebut sebenarnya sedang bergantung pada negara lain.

Share
Topics
Editorial Team
Irma Yudistirani
EditorIrma Yudistirani
Follow Us