Pandangan Kriminolog Soal Kasus Bocah Bunuh Pegawai Bank di Denpasar

2. Ancaman hukuman 15 tahun dinilai cukup berat. Apakah setelah keluar dari LP, ia akan lebih baik dari sebelumnya, atau semakin berpengalaman?

Menurut Swardhana, anak adalah harapan bangsa. Orangtua berharap anaknya baik dan memiliki masa depan sebagai pengganti generasi berikutnya. Namun berbeda dengan sebagian anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, pendidikan, keutuhan keluarga, ekonomi dan sosial.

“Jelas tampak dari berita tersebut dinyatakan bahwa kondisi anak pelaku memiliki masalah ekonomi. Sehingga untuk mempertahankan hidup dengan cara yang paling nekat, yakni mencuri,” ungkapnya.

Apabila perbuatan tersangka diklasifikasikan dalam ancaman pembunuhan dan penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 15 tahun berdasarkan KUHP, maka dinilainya cukup berat.

“Niscaya hukuman ini cukup berat dan tidak terpikirkan, apakah setelah keluar dari LP apakah akan lebih baik dari sebelumnya, atau bertambah pengalaman karena memperoleh pembelajaran dari warga binaan yang lain atas dasar berbagi pengalaman.”

3. Jika ia diancam hukuman pidana di atas tujuh tahun menurut UU Perlindungan Anak, maka upaya diversi tidak bisa dilaksanakan

Apabila ditarik ke Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun, maka dapat diselesaikan melalui upaya diversi dengan menganut sistem restorative justice.

Karena dalam kasus ini, perbuatan PAHP telah mengakibatkan meninggalnya korban, maka ancamannya telah melebihi tujuh tahun. Sehingga upaya diversi tidak bisa dilaksanakan.

“Anak yang berperilaku sadis ini perlu pendampingan psikologis agar mengetahui kegoncangan jiwanya. Baik sebelum maupun sesudah peristiwa itu terjadi. Faktor ekonomi telah memantik seseorang untuk berperilaku melanggar hukum. Dan tentunya tidak saja pada pada anak-anak yang lain. Karena faktor ekonomi yang berkecukupan, apalagi berkelebihan, juga memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” ungkap Swardhana.

Sekadar diketahui, menurut laman Hukum Online, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).