Mengenal Tindakan Administratif Keimigrasian untuk WNA yang Melanggar
Denpasar, IDN Times – Selain kebijakan persyaratan masuk dan persyaratan tinggal di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mengatur terkait dengan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Begitu pula bagi yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Semua aturan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bagaimana isinya? Simak yuk penjelasannya di bawah ini.
1.Ketegasan pemerintah tertuang dalam Pasal 75
Dalam Undang-undang Keimigrasian tersebut, pada Pasal 75 Ayat (1) ditegaskan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing. Bunyinya sebagai berikut:
“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”
2.Ada 6 bentuk tindakan administratif keimigrasian
Kemudian dalam Ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa ada enam macam tindakan administratif keimigrasian yang diberikan kepada orang asing, di antaranya:
- Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- Pengenaan biaya beban
- Deportasi dari wilayah Indonesia
Untuk tindakan deportasi, diperjelas dalam Ayat (3) yang menyatakan bahwa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
3.Tahun kedua pandemik, ada 62 orang asing di Bali yang dideportasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali merekap jumlah orang asing yang dikenai sanksi administratif selama tahun pandemik kedua ini. Dari catatan yang diterima IDN Times, jumlahnya ada sebanyak 61 orang. Terdiri dari 24 orang dari Rudenim Denpasar, 7 orang dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 26 orang dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, dan 5 orang dari Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.
“Yang sudah dideportasi total 62 per 5 Mei 2021. Yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 baru satu,” ungkap Humas Kanwilkumham Bali, I Putu Surya Dharma.
