Pekerja Kapal Pesiar Asal Bali Bingung dengan Mekanisme Vaksinasi

Menurut Ketua KPI Bali, I Dewa Putu Susila, saat dihubungi melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa dalam proses vaksinasi ini Pemerintah Provinsi Bali memang telah menunjuk pihak terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Hanya saja ternyata yang terjadi di lapangan, sudah banyak PMI yang statusnya crew change (menggantikan kru-kru yang di atas kapal) terlanjur dibatalkan keberangkatannya. Alasannya adalah terkait dengan syarat vaksinasi yang tidak terpenuhi.

“Nah sekarang ini kita lagi digodok ini masalah mekanismenya karena kemarin kan dari arahan Pak Koster, normatif ya, artinya mereka harus. Mana yang harus berangkat, mana punya jadwal? Ini itu didulukan dan sebagainya kan gitu,” jelasnya.

Mekanisme tersebut akan dibahas oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan ESDM dan KPI agar persyaratan yang diminta perusahaan bisa dipenuhi. Mulai hari ini, Kamis (18/3/2021), Susila akan melakukan pendataan para pekerja kapal pesiar ini dengan format yang sesederhana mungkin.

“Kayak misalnya dari kabupaten mana, kecamatan mana. Nomor paspor yang masih valid, buku pelaut dan sebagainya dan kapan perkiraan mereka akan join. Nah itu nanti akan kami koordinasikan agar segera difasilitasi karena dari pihak Dinas Kesehatan pasti nunggu dari Disnaker masalah data,” jelasnya.

Susila menilai bahwa vaksinasi untuk PMI seharusnya tidak menunggu jadwal pasti keberangkatan yang bersangkutan. Apabila menggunakan syarat tersebut untuk mendapatkan vaksinasi, hanya ada 1.000 PMI dari 26 ribu PMI asal Bali yang sudah memiliki jadwal keberangkatan yang masih valid.

“Kami sudah tahap finalisasi ini. Kalau data, nggak ada masalah. Tapi mekanismenya ini lho. Mereka harus ke mana? Mana yang didahulukan? Kan itu. Di mana, apakah di kabupaten masing-masing atau nanti Dinas Kesehatan yang akan membuat sentral? Mekanisme ini sekarang,” ungkapnya.

Susila membeberkan, awalnya ada 6.000 orang PMI yang rencananya berangkat pada April 2021 atau kloter I, namun terpaksa harus tertunda. Ada perusahaan kapal pesiar yang akhirnya mengundur jadwal keberangkatan hingga akhir Juni 2021.

“Mekanismenya kan mulai dari vaksin pertama, kemudian vaksin kedua 14 hari. Itu kan minimal mereka kan butuh waktu 30 hari. Makanya dari KPI nge-push vaksinasi segera dilaksanakan. Mekanismenya vaksin itu. Sehingga pihak perusahaan tidak kelabakan,” jelasnya.

Sementara itu, seorang pekerja kapal pesiar, Moch Satrio Welang, yang dihubungi IDN Times pada Kamis (18/3/2021) mengungkapkan bahwa ia menyambut gembira dengan adanya upaya dari KPI Cabang Bali untuk memfasilitasi vaksinasi terhadap para pekerja kapal pesiar. Ia dan kawan-kawannya telah lama menunggu momen ini. Beberapa rekannya sudah mendapatkan panggilan dari perusahaan untuk kembali bekerja.

"Ya, saya sangat setuju dan mendukung penuh. Siang ini, saya meluncur ke KPI untuk mendaftar sebagai peserta vaksin kru kapal pesiar gelombang pertama. Semoga proses pemberian vaksinnya dapat cepat terlaksana," ungkapnya.

Pekerja kapal pesiar lainnya bernama Rinto Hari, mengungkapkan telah menerima panggilan untuk bekerja kembali pada Juni 2021 mendatang. Dalam kontrak kerjanya, ada syarat agar para pekerja di kapal pesiar ini melengkapi admisnitrasi, termasuk harus memiliki surat keterangan sudah vaksinasi COVID-19.

Namun Rinto mengaku masih bingung dengan mekanisme untuk mendapatkan vaksinasi di Provinsi Bali saat ini. “Vaksin memang perlu karena merupakan satu syarat. Saya siap-siap saja kalau memang diprioritaskan pekerja lautnya. Karena syarat, mau gimana lagi. Untuk persiapan nggak tahu karena schedule kontrak sudah turun. Perusahan keberangkatan sudah kirim e-mail. Mekanismenya di sini (untuk mendapatkan vaksinasi), terus terang itu yang saya buta,” ungkapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, saat dikonfirmasi mengaku sedang menyusun form untuk pendataan PMI di Bali. Setelah data terkumpul, nantinya akan dibagi per kabupaten dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait teknisnya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mencari data dari 5.000 PMI yang disebut telah siap diberangkatkan. “Rencananya hari Jumat ini kita rapat bersama membahas pelaksanaannya bersama Dinas Kesehatan. Kemudian perusahaan penempatan (PMI) yang ada di Bali, Dinas Kabupaten se-Bali,” jelasnya.