Mahasiswa Dwijendra Tak Boleh Masuk Kampus, Yayasan: Tak Ada Kuliah

Made Sumitra Chandra Jaya mengatakan mereka yang berkerumun tersebut merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Pertanian. Ia menduga para mahasiswa ini diprovokasi untuk menduduki Yayasan Dwijendra.

"Itu mahasiswa yang diprovokasi oleh dekannya. Mereka ngaku ada kuliah padahal tidak ada kuliah. Pasti itu, tidak ada urusannya dengan perkuliahan. Hanya dari Fakultas Pertanian dan FKIP," katanya, saat dihubungi, Senin (26/11) malam.

Ia juga menduga, koordinator dari para mahasiswa ini adalah Ketua Yayasan yang baru, dr Ketut Wirawan dan Dekan Fakultas Pertanian, Gede Sedana. Ia berujar jika dua orang tersebut sengaja menggerakkan mahasiswa untuk menduduki Yayasan Dwijendra secara ilegal.

"Mereka mau menduduki Dwijendra secara ilegal. Jadi sekarang bawa-bawa mahasiswa. Gede Sedana itu dekannya. Ini mahasiswa tidak tahu apa-apa," lanjutnya.

Memanasnya kembali Dwijendra ini diduga terkait persoalan yang sama, yakni adanya dualisme kepengurusan di yayasan tersebut. Dari sisi pendapat Chandra Jaya, ia masih menjadi Ketua Yayasan Dwijendra yang sah. Sementara dr Ketut Wirawan, kata Chandra, belum diangkat secara sah sebagai Ketua Yayasan yang baru karena aktanya bernomor 12 tanggal 12 Maret 2018 tidak berhasil didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Jika dalam 30 hari tidak disahkan, maka batal demi hukum. Coba tanya Wirawan mana legalitasnya. Mahasiswa diprovokasi oleh Wirawan. Orang yang demo dan berpidato adalah Dekan Pertanian, Gede Sedana dan Wirawan," katanya.

Sementara itu di lokasi kejadian, IDN Times juga mengonfirmasi dr Ketut Wirawan, Ketua Yayasan Dwijendra yang baru. Ia mengaku dirinya datang ke yayasan karena diundang oleh para dosen untuk sembahyang di pura dalam kampus. Namun setiba di kampus pukul 17.00 Wita, pintu gerbangnya sudah dikunci oleh petugas keamanan yayasan.

Saat ditanya Wirawan, petugas keamanan itu menjawab jika penguncian gerbang tersebut karena diperintah dan bukan wewenangnya untuk menjawab. Dalam waktu yang bersamaan, para mahasiswa akan melakukan kegiatan kuliah di kampus. Tapi lanjut Wirawan, mereka juga tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan.

Ia mengaku sangat menyayangkan atas sikap ini. Seharusnya ada perwakilan yang diperbolehkan masuk untuk berbicara dan menyelesaikan masalah. "Kalau misalkan ada anarki, siapa yang mau bertanggung jawab?," pungkasnya.