Kuasa Hukum Terdakwa Demo 30 Agustus Pertanyakan Komposisi Saksi JPU

Putusan MA tersebut, menurut Rhadite, membuktikan bahwa kesaksian polisi sebagai penangkap terdakwa diragukan karena majelis hakim menilai kerentanan unsur subjektivitas sangatlah tinggi. Rhadite menjelaskan, yurisprudensi tersebut menunjukkan fakta bahwa polisi punya kepentingan memastikan orang yang ditangkap sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

“Maka sangat mungkin subjektivitas itu berupa kebohongan. Maka di beberapa kasus yang sudah menjadi yurisprudensi, memang harus dinyatakan dan hari ini itu diulang kembali,” kata dia.

Rhadite dan kuasa hukum lainnya yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Bali Untuk Demokrasi (KABUD) mendampingi 6 orang yang didakwa JPU dengan dua pasal. Pertama, Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun enam bulan. Kedua, Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dakwaan itu diajukan setelah keenam orang tersebut ditangkap polisi pada demonstrasi 30 Agustus lalu.

"Jadi ini yang kemudian kami soroti bahwasanya saksi yang namanya polisi itu harus diragukan karena mengandung subjektivitas,” tegasnya.

Rhadite juga menilai, ada sejumlah ambiguitas dan inkonsistensi antara yang tertulis dalam BAP dengan kesaksian selama di persidangan. Rhadite mengaku telah memastikan di persidangan bahwa BAP kepada seluruh saksi JPU memiliki kesamaan pertanyaan, poin-poin muatan, dan tanda bacanya. 

Dokumen BAP mengungkap, seluruh saksi JPU mengaku melihat ada pembakaran, penjarahan, pemukulan, pelemparan dan sebagainya. Namun, dalam proses persidangan, 3 saksi dari polisi mengaku hanya melihat satu atau dua demonstran yang mengambil tameng dan pentungan milik polisi. Demonstran tersebut kemudian mengembalikan barang bukti langsung di tempat kejadian perkara (TKP).

“Persidangan kemarin maupun hari ini makin menunjukkan, para terdakwa memang tidak bersalah. Apalagi tadi saksi juga menyampaikan bahwa pelemparan-pelemparan dan lain-lain itu, tidak ada yang berakibat langsung pada terlukanya anggota polisi,” tutur Rhadite.

Rhadite mengungkapkan, persidangan masih berlanjut minggu depan, dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Saksi yang dihadirkan masih dari pihak kepolisian.

Menurut Rhadite, seluruh saksi dari JPU itu tidak melihat keenam terdakwa melakukan pelemparan. Dengan demikian, Rhadite menilai, dakwaan tidak sesuai. “Jadi memang tidak terbukti konstruksi berpikir polisi dan jaksa yang menyatakan bahwasanya mereka bersama-sama (merujuk pasal dakwaan),” imbuh Rhadite. 

Sebelumnya, kuasa hukum juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap dua dari enam terdakwa pada persidangan Kamis, 27 November 2025. Namun, majelis hakim belum mengabulkan permohonan tersebut.