Komunitas Sampah di Bali Gak Boleh 'Alergi' dengan NGO Luar
Denpasar, IDN Times – Pemasalahan sampah tidak akan selesai dengan mudah jika tidak ada keseriusan dalam penanganannya. Perwakilan Yayasan Subakti Bumi Nusantara (YSBM), Ketut Sudarwata, menilai penanganan sampah laut di Bali tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peraturan pemerintah saja. Kendati telah dibuat aturan-aturan tersebut, namun tidak nampak ada keseriusan dari pemerintah. Padahal menurutnya, kebersihan Bali dan pengelolaan sampah yang baik akan menunjang pariwisata.
“Saya sendiri masih pesimis tentang giatnya pemerintah. Karena ya setengah-setengah gitu,” ujarnya.
1.Perlunya komunitas-komunitas di Bali membuka diri terhadap NGO yang datang ke Bali
Sudarwata mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Non Governmental Organization (NGO). Misalnya, Plastic Odyssey yang mampir ke Bali beberapa hari lalu. Karena kesempatan ini membuka peluang bagi mereka secara bersama-sama mengatasi polusi plastik di lautan.
“Untuk itu kita gak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama,” ungkapnya.
Komunitas lokal disarankan tidak menutup diri dengan NGO yang datang ke Bali. Karena kolaborasi keduanya memungkinkan bisa saling belajar, dan menerapkan inovasi yang serupa untuk mengatasi persoalan sampah laut.
“Bukan dijadikan competitor, tetapi dijadikan sebagai teman untuk berkolaborasi gitu,” katanya.
2.Penanganan sampah mengandalkan pemerintah tidak akan selesai
Di sisi lain, keseriusan Provinsi Bali terhadap penanganan sampah terbaru adalah memberlakukan Tourism Levy sebesar Rp150 ribu per orang wisatawan mancanegara (wisman). Tourism Levy ini untuk pelestarian budaya, dan penanganan sampah di Bali. Apakah pemerintah daerah (pemda) benar-benar serius menyelesaikan persoalan sampah ini?
Menurut Ketut Sudarwata, pihaknya pesimis pemerintah akan serius melakukan penanganan sampah. Karena pada kenyataannya, persoalan sampah semakin bertambah. Mengapa hal ini terjadi? Karena pemerintah dianggap tidak serius mengintegrasikan penyelesaian sampah sampai ke akarnya.
“Tidak akan selesai (penanganan sampah oleh pemerintahan). Keseriusan itu tidak ada. Ada perencanaan, tetapi pengerjaannya tidak serius. Sehingga apa, jujur saja saya sudah melayani sampai 10 tahun yang lalu. Ini kok enggak jalan-jalan gitu lho,” kritiknya.
3.Program pemerintah tidak berjalan, hanya bagus di kertas
Pihaknya ingin membuka mata publik tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurutnya, jika pemerintah serius dengan pergub tersebut, maka persoalan sampah di Bali menjadi kecil urusannya. Namun pada kenyataannya, menurut Ketut Sudarwata tidak demikian.
“Pengolahan sampah berbasis sumber. Jalan gak sampai sekarang? Padahal itu luar biasa sekali. Gak jalan-jalan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, saat kedatangan Plastik Odyssey beberapa komunitas yang hadir diedukasi terkait pengolahan sampah laut menjadi beberapa produk di antaranya bahan bakar, furnitur, genting, brick, dan beberapa produk lainnya. Selain itu mereka juga menunjukkan alat yang mampu mendeteksi jenis plastik suatu benda dengan hanya menempelkannya saja.
