Keterbukaan Informasi Publik Bali Turun Pada 2024, Kategori Biasa

Jika melihat diagram donat di atas, IKIP Provinsi Bali tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan 2023. KI Pusat membagi tiga kategori situasi IKIP, yaitu situasi baik, situasi sedang, dan situasi buruk. Dari skala nasional tahun 2024, ada 11 provinsi dalam situasi baik di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Pada kategori situasi sedang ada 21 provinsi seperti Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Sumatra Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara. Sedangkan dari 21 daftar situasi sedang, ada Provinsi Bali. Sementara itu, ada dua provinsi berada situasi buruk, yakni Papua Barat dan Maluku.

Penilaian IKIP ini berdasarkan sejumlah indikator. Laporan KI Pusat Tahun 2024 menyebutkan ada tiga dimensi untuk menilai dan membandingkan keterbukaan informasi publik yang meliputi dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum. Jika melihat posisi Provinsi Bali, pada ketiga dimensi tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut. Apabila membandingkan dengan dimensi lainnya, dimensi ekonomi mengalami penurunan terdalam. Tahun 2023 dari skor 82, turun menjadi 76 saja.

Meskipun ada penurunan pada tiga dimensi pokok, Bali menunjukkan taji pada aspek lainnya. Ini terlihat dari kategori indeks pembangunan manusia (IPM), Bali termasuk dalam 10 provinsi teratas. Begitu pula dengan kategori indeks demokrasi dan indeks tata kelola pengadaan (ITKP), Bali juga masuk 10 provinsi teratas pada dua kategori tersebut.

Sementara itu, Aryanta melanjutkan, Bali tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Kata Aryanta, KI Provinsi Bali telah dilibatkan dalam penyusunan kajian naskah akademik sekitar tiga tahun lalu, tepatnya pada 2022. Informasi terakhir, raperda ini tengah menunggu jadwal pleno karena pembahasan dari Panitia Khusus (pansus) Komisi I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali telah selesai. Ia melanjutkan, dalam pembahasan raperda tahun 2025, DPRD Bali kembali melibatkan KI Bali dalam rapat pansus raperda ini.

“Perda menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Karena Perda sudah dibahas dari tahun lalu,” kata Aryanta.