Denpasar, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan empat agenda tindak lanjut Bali Tech Week 2026 untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia, mmulai dari pemetaan infrastruktur digital nasional, percontohan adopsi teknologi, pengembangan talenta dan inovasi, hingga penyelarasan regulasi dan investasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan berbagai diskusi. Bali Tech Week 2026 menjadi rencana aksi yang melibatkan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku industri, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi.
“Forum yang baik tidak hanya diukur dari ramainya diskusi ataupun dinamisnya perbincangan, melainkan dari apa yang akan kita kerjakan setelahnya,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Pada agenda tindak lanjut pertama adalah penyusunan dokumen pemetaan infrastruktur dan teknologi digital nasional dalam 30 hari ke depan. Pemetaan tersebut mencakup berbagai aspek strategis infrastruktur digital, termasuk jaringan serat optik, kabel laut, dan satelit. Hasilnya diharapkan membantu para pemangku kepentingan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, tantangan konektivitas, serta peluang optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia.
Agenda kedua adalah pengembangan inisiatif percontohan atau proof of concept yang mempertemukan pemerintah dan industri dalam mengadopsi serta mengoptimalkan infrastruktur digital. Program ini akan melibatkan BUMN, korporasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pembagian tanggung jawab, target, dan jadwal pelaksanaan yang jelas.
Sedangkan pada agenda ketiga adalah penguatan talenta dan inovasi AI melalui kolaborasi industri, lembaga riset perguruan tinggi, dan komunitas. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mempercepat pemanfaatan teknologi, terutama karena pembangunan infrastruktur digital membutuhkan belanja modal besar dan perencanaan jangka panjang.
Sedangkan agenda keempat adalah penyelarasan kebijakan dan investasi dengan perkembangan teknologi. Kemkomdigi akan meninjau regulasi yang berlaku agar tetap relevan dengan kebutuhan ekosistem digital dan membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi baru secara bertanggung jawab.
Menurutnya, kedaulatan digital menjadi semakin penting seiring berkembangnya ekonomi berbasis kecerdasan artifisial (AI). Kedaulatan tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah darat, laut, dan udara, tetapi juga mencakup kendali atas jaringan yang menyalurkan data, pusat data yang menyimpannya, kapasitas komputasi yang menjalankan model AI, serta talenta yang membangun dan mengamankan ekosistem digital.
“Indonesia tetap terbuka pada kolaborasi global, teknologi global, dan juga investasi global. Namun, keterbukaan itu harus berjalan bersama kemampuan untuk menjaga dan mengendalikan hal-hal yang strategis bagi bangsa,” jelasnya.