Imigrasi Gunakan Data Intelijen untuk Mengawasi WNA di Bali

Pelaksana Teknis (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, belum lama ini mengatakan peningkatan signifikan angka kunjungan dapat menggerakkan perekonomian lokal, namun di sisi lain melahirkan sejumlah persoalan. Untuk menghadapi kompleksitas ini, Imigrasi mengadopsi strategi Smart Immigration melalui digitalisasi layanan (E-Visa dan e-VoA), serta penguatan vetting atau latar belakang orang asing dengan basis data intelijen.

"Penggunaan Autogate dan Biometrik juga diperluas, namun harus terhubung dengan data kependudukan dan kriminalitas untuk real-time screening," jelasnya.

Penanggulangan masalah ini tidak cukup hanya dengan penegakan hukum dan teknologi, melainkan membutuhkan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. Satu di antarnaya telah dilakukan dengan Universitas Udayana (Unud) sebagai Perguruan Tinggi Unggulan di Bali memiliki kapasitas untuk menjadi mitra strategis.

"Peran perguruan tinggi bukan sekadar kritikus, namun sebagai pusat riset untuk kebijakan berbasis bukti,” tuturnya.

Mahasiswa dapat membantu Imigrasi dalam Patroli Siber, memantau forum digital nomads, dan platform penyewaan properti untuk mengidentifikasi kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan orang asing. Dengan menempatkan perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai mitra strategis, Imigrasi Bali dapat bertransformasi dari garda kedaulatan yang defensif menjadi gerbang kedaulatan yang cerdas, proaktif, dan berbasis pengetahuan.

Kerja sama dengan Universitas Udayana ini menitikberatkan pada pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penguatan sumber daya manusia. Inti kerja sama lima tahun ini adalah pendirian Pusat Kebijakan dan Analisis Keimigrasian Indonesia bernama Indonesian Immigration Policy and Analysis Center (IMPACT) di lingkungan Fakultas Hukum Unud.

Pusat kebijakan ini diharapkan menjadi wadah riset kolaboratif yang menjembatani kebutuhan praktis Imigrasi di lapangan dengan kerangka teori dan ilmu hukum yang kuat.

"Kebijakan selektif Imigrasi tidak bisa lagi didasarkan pada insting semata, melainkan harus berbasis bukti (evidence-based policy). Universitas Udayana sebagai perguruan tinggi unggulan di Bali, kami harapkan dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan pandangan akademik, alternatif solusi, dan kajian mendalam terhadap dinamika yang terjadi," ujarnya.

Melalui pendirian pusat kebijakan ini, analisis terhadap kasus-kasus sensitif seperti penyalahgunaan visa untuk bekerja, praktik nominee dalam investasi properti, atau penanganan orang asing dari wilayah konflik dapat ditinjau dari perspektif hukum dan ekonomi yang lebih komprehensif.

Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, menegaskan ruang lingkup kerja sama ini tidak hanya terbatas pada riset, namun juga akan mengintegrasikan isu keimigrasian ke dalam kurikulum dan pengabdian masyarakat.

“Sebagai tindak lanjut ini, Fakultas Hukum Unud, khususnya Program Studi S2 Magister Hukum, akan membentuk mata kuliah wajib Hukum Keimigrasian,” jelasnya.