Masyarakat Bali Diimbau Tak Percaya Terkait Titipan Lolos CPNS
Ilustrasi CPNS (IDN TImes/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Tahap pendaftaran pada sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 telah berakhir Senin (15/10), pukul 23.59 WIB. Para pelamar tinggal menunggu hasil verifikasi administrasi yang diumumkan pada 21 Oktober mendatang.
Jika mereka lolos, maka tahap berikutnya adalah tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang menggunakan sistem CAT atau pakai komputer.
1. Pelamar CPNS di Provinsi Bali membeludak
ANTARA FOTO/Septianda PerdanaBaca Juga: Sepekan Rekruitmen CPNS, Dokter Spesialis di Klungkung Nihil Pelamar
Menurut Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pendaftar CPNS di Provinsi Bali membeludak. Dari jumlah 818 formasi, yang melamar sampai hari ini mencapai 12.465 orang. Meski demikian, ada beberapa formasi yang masih kosong atau tanpa pelamar. Pertama adalah formasi yang dialokasikan untuk disabilitas.
"Ternyata sampai saat ini teman-teman difabel belum ada yang memanfaatkan untuk formasi yang kami sediakan," ungkapnya, Kamis (18/10) pagi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Jalan Melati, Dangin Puri Kangin, Denpasar.
Kedua adalah dokter spesialis. Untuk dokter spesialis, lanjut Indra, diduga karena faktor usia. Menurutnya, batas usia 35 tahun untuk dokter spesialis sangat jarang. "Kami menduga faktor usia yang membuat ini masih kosong," lanjutnya.
Sejauh ini tahap administrasi dilakukan secara online, yakni melalui website. Sehingga jenis-jenis kecurangan bisa diminimalisir. "Sistem ini membuat pelamar tidak bisa bertatap wajah dengan panitia," katanya.
Untuk tahap selanjutnya, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes. Yakni Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang. Semua tahapan tes tersebut akan menggunakan CAT atau komputer.
Dengan CAT, pelamar hanya bergantung pada dirinya sendiri. Lalu, kapan tes tersebut berlangsung? KAta Made Indra, akan diumumkan di kemudian hari, menunggu dari panitia nasional.
2. Jangan percaya ada titipan CPNS
ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerkait kecurangan seleksi, Made Indra meminta agar masyarakat tidak percaya dengan orang yang mengaku bisa mengatur kelolosan CPNS. Pasalnya, semua tahap administrasi hinga tes semua dilakukan dengan sistem komputer.
"Tidak usah minta tolong ke sana ke mari. Dan jangan percaya dengan orang yang berpura-pura bisa menolong. Nanti rugi sendiri, uangnya hilang," jelasnya.
Dikatakannya, seleksi CPNS ini akan digunakan Pemprov Bali untuk membangun kepercayaan masyarakat. Artinya, semua tahapan dalam seleksi CPNS akan dilakukan secara transparan dan tanpa kecurangan.
"Tolong masyarakat beri kepercayaan kami dan masyarakat bekerja dalam rangka itu. Jangan punya pikiran bahwa para pejabat di daerah bisa mengatur kelulusan. Semua bekerja di depan komputer, jadi saat waktu habis ya selesai, dan tidak ada yang bisa menolong," katanya.
Ia melanjutkan, jika ada oknum pejabat yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksinya berupa pemecatan secara tidak terhormat.
"Sanksi untuk ASN yang menjanjikan itu (Suap) akan kami proses secara pidana. Jika terbukti benar di pengadilan, berdasar keputusan bersama, maka hukumnya dipecat," pungkasnya.
3. Ombudsman akan terus mengawasi
stoneclinic.comBaca Juga: Pendaftaran CPNS Denpasar Ditutup, 510 Pelamar Tak Lolos Verifikasi
Di tempat yang sama, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhattab, berharap pelaksanaan CPNS betul-betul dilaksanakan dengan baik. "Saya lihat ada komitmen yang kuat dari Pemda untuk pelakasaan seleksi lebih kreribel," katanya.
Ia juga berharap tidak ada lagi celah kecurangan dalam proses seleksi CPNS, karena sudah menggunakan sistem web dan komputer. Meski demikian, sistem tersebut memiliki kekurangan yang bisa dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.
"Sudah ada komitmen dari pemda masing-masing untuk seleksi secara transparan. Kami ingin garansi tidak ada kecurangan meski ada peluang," katanya.
Ombudsman akan tetap turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Ia juga meminta para verifikator tidak main-main dalam proses administrasi. "Kalau tidak lolos ya jangan dihubungi yang bersangkutan. Kalau dihubungi bisa memicu protes yang lainnya," tutupnya.
