Hari Pertama ASN WFH di Klungkung, Tak Cocok Buat Daerah yang Kejar PAD
- Bupati Klungkung I Made Satria menilai kebijakan WFH kurang ideal bagi daerah yang sedang mengejar peningkatan PAD, namun tetap dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.
- Sejumlah OPD vital seperti rumah sakit, BPBD, dan BPKPD tetap bekerja penuh di kantor agar target pendapatan dan layanan publik tidak terganggu.
- Hari pertama WFH dijadikan bahan evaluasi Pemkab Klungkung untuk mencari formula kerja efektif, sementara agenda penting seperti rapat DPRD dan sosialisasi hibah tetap berjalan lancar.
Klungkung, IDN Times– Tidak seperti hari biasanya, suasana di Kantor Setda Klungkung lebih lenggang, Jumat (10/4/2026) pagi. Parkiran yang biasanya penuh dengan kendaraan, tampak lebih sepi. Begitu pula pegawai yang biasanya lalu lalang, justru lebih lengang.
Hari pertama kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) langsung memunculkan catatan dari Bupati Klungkung, I Made Satria.
Menurut Satria, WFH bukan skenario ideal untuk daerah dengan ritme kerja yang sedang agresif meningkatkan pemasukan. Tapi di sisi lain, kebijakan ini tetap harus dijalankan karena merupakan arahan dari Pemerintah Pusat.
“Kalau jujur, untuk daerah seperti Klungkung yang lagi kejar PAD (pendapatan asli daerah), WFH ini kurang cocok. Tapi karena ini kebijakan pusat, kita harus menyesuaikan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
1. OPD krusial tetap masuk kantor
Tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa ikut pola kerja dari rumah. Layanan yang bersifat vital tetap diminta berjalan normal dari kantor. Seperti rumah sakit, puskesmas, BPBD, hingga pemadam kebakaran, semuanya tetap bekerja penuh.
Termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) juga tidak sepenuhnya menerapkan WFH.
“Kalau jam kerja dikurangi, kita bisa ketinggalan jauh dari target. Jadi untuk OPD yang berkaitan langsung dengan pendapatan, tetap kita sesuaikan agar optimal,” jelasnya.
2. WFH tetap jalan, tapi akan dievaluasi
Meski begitu, Pemkab Klungkung tidak menolak kebijakan ini. Hari pertama WFH justru dijadikan bahan evaluasi untuk mencari formula yang paling pas.
Ke depan, strategi akan dirancang supaya dua hal bisa berjalan beriringan, kebijakan WFH tetap terlaksana, tapi kinerja dan capaian PAD tidak terganggu.
“Intinya bagaimana WFH tetap jalan, tapi target PAD dan kinerja OPD tetap maksimal,” tegas Satria.
3. Agenda penting tetap berjalan di Klungkung
Menariknya, meski hari pertama WFH, sejumlah agenda penting tetap berjalan tanpa hambatan. Di antaranya sosialisasi penerima hibah di Balai Budaya Ida Dewa Istri Kanya, hingga rapat paripurna di DPRD Klungkung terkait rekomendasi LKPJ Bupati 2025.
Sekretaris DPRD Klungkung, I Komang Gede Agus Usana, menjelaskan pelaksanaan rapat tetap mengacu pada surat edaran terkait transformasi budaya kerja ASN.
Dalam aturan tersebut, ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang tetap wajib bekerja dari kantor seperti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, hingga unit layanan darurat.
“Karena rapat paripurna ini hanya melibatkan eselon II, jadi tetap bisa dilaksanakan di kantor,” jelasnya.
