Denpasar, IDN Times - Jual beli surat keterangan sehat di Pelabuhan Gilimanuk viral di media sosial (Medsos), sejak Rabu (13/5). Postingan itu memuat foto surat yang di bagian kopnya tertulis UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat.
Apakah surat tersebut asli atau palsu, IDN Times langsung mengonfimasikan hal itu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Barat, dr Luh Putu Sri Armini, Kamis (14/5). Lantas bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan surat keterangan sehat?
Armini mengatakan, pihaknya mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan rapid test bagi warga yang ingin pulang kampung atau keluar Bali.
"Jadi dibekali surat keterangan, yang mana hasil rapid test-nya terlampir, yang menyatakan jika yang bersangkutan hasilnya negatif dari rapid test," kata Armini.
Mengenai surat keterangan sehat yang diperjualbelikan di Pelabuhan Gilimanuk tersebut, pihaknya mengaku tidak tahu apakah surat itu dipalsukan atau bagaimana.
"Puskesmas di Kota Denpasar hanya memberikan surat keterangan pemeriksaan rapid test untuk satu orang dan ada lampirannya," jelasnya.
Mengenai syarat-syarat pulang kampung atau mudik atau keluar Bali, Armini mengaku bukan tugas pihaknya untuk memberikan keterangan.
"Tugas kami di Dinas Kesehatan adalah memberikan surat keterangan pemeriksaan rapid test ini. Kalau surat keterangan sehat biasanya diberikan untuk orang yang mau mencari kerja atau sekolah," ungkapnya.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr Nyoman Suratmika, jangankan surat keterangan sehat. Dokumen lain juga bisa dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun untuk mencegah hal itu terjadi, pihak Dinas Kesehatan Tabanan telah mengedarkan surat ke setiap puskesmas mengenai syarat-syarat mengeluarkan surat keterangan sehat, bagi masyarakat yang mau keluar Bali atau pulang kampung atau mudik.
"Syarat ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan," katanya. Adapun syarat yang dimaksud adalah:
Suratmika melanjutkan, Tabanan justru lebih ketat untuk mengeluarkan surat tersebut. Justru warga ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Bali seleksinya lebih ketat.
"Kalau misalkan yang minta surat keterangan sehat itu Muhammad Ali beralamat di Kampung Jawa, Tabanan, ya tidak dikasih. Ketahuan itu mau mudik," ungkapnya.
Pihaknya lebih mengutamakan warga yang ber-KTP luar Bali. Misalnya dari Jember atau Semarang lalu memegang surat keterangan PHK.
"Kalau syaratnya ada dan KTP-nya luar Bali lebih diutamakan," tutupnya.