Belajar dari Kebakaran Sade, Desa Wisata Bali Perlu Mitigasi Bencana

26 Agu 2026, 17:39 WIB

Kota Denpasar

Intinya Sih

Forkom Dewi Bali mencatat 245 desa wisata bergabung; minat membangun ekonomi desa meningkat pascapandemi, namun sebagian pengelola kembali ke pekerjaan awal karena pengembangannya membutuhkan proses panjang.
Pengelolaan desa wisata berbasis komunitas melibatkan banyak unsur sehingga kebijakan bisnis tidak mudah dibuat. Desa wisata dinilai perlu pelatihan kesiapsiagaan bencana berkelanjutan dan dukungan berbagai instansi.
Kebakaran Desa Adat Sade menjadi pelajaran mitigasi bagi desa wisata. Forkom Dewi mendorong kolaborasi multipihak untuk menyediakan alat kebakaran, asuransi, serta jalur evakuasi yang layak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Tak hanya asosiasi hotel, kesiapsiagaan bencana juga menjadi sorotan Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Provinsi Bali. Ketua Forkom Dewi Bali, I Made Mendra Astawa memaparkan saat ini ada 245 desa wisata di Bali yang bergabung.

Sebelum pandemi Covid-19 hanya ada 177 desa wisata, jumlah keanggotaan meningkat setelahnya menjadi 275 desa wisata.

“Setelah pandemi keinginan masyarakat begitu pesat sekali terutama di pedesaan ingin kembali membangun ekonominya,” ujar Mendra pada Rabu (26/8/2026) di Denpasar.

1. Desa wisata dikelola berbasis komunitas
Tradisi Gered Pandan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis. (Dok.Pribadi/Muhammad Ibnu Khaldun)
Meskipun demikian, animo masyarakat menurun sebagai pengelola desa wisata. Mendra menjelaskan bahwa fenomena karena perbedaan sistem pengelolaan desa wisata, sehingga membuat masyarakat kembali ke pekerjaan awal mereka.
“Begitu pandemi sudah berbalik masyarakat kembali kepada habitatnya sebagai pekerja, karena mengembangkan desa wisata tidak semudah seperti membalikkan tangan butuh proses panjang,” paparnya.
Tantangan mengelola desa wisata terletak pada basis komunitas (community based). Kata Mendra, hal inilah yang membedakan desa wisata dengan unit usaha lainnya.
“Karena community based tourism ini melibatkan banyak unsur, tidak mudah membuat kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan ekonomis bisnisnya,” kata Mendra.
2. Kelola desa wisata tangguh bencana membutuhkan berbagai stakeholder
Spot Air Terjun Munduk sebagai satu destinasi wisata di Kabupaten Buleleng. (IDN Times/Yuko Utami)
Desa di Bali telah mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dan masing-masing kabupaten. Satu sisi, Mendra menegaskan bahwa desa wisata juga membutuhkan pelatihan serupa.
“Ada risiko kebencanaan, jangan berpikir cuannya saja, karena dengan segala keterbatasan, tentu di beberapa desa tidak ada asuransi,” jelasnya
Ia berharap pendampingan desa wisata tangguh bencana dapat berlangsung secara kontinu. Termasuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk membuat model desa wisata tangguh bencana.
3. Belajar dari Desa Adat Sade
Warga Desa Sade yang ada di Lombok. (IDN Times/Sunariyah)
Mendra juga turut membahas soal peristiwa kebakaran yang menimpa Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia melihat Desa Adat Sade sebagai komunitas adat yang unik dengan tatanan masyarakat adatnya.
Kebakaran yang terjadi di Sade bagi Mendra adalah pembelajaran penting dalam mitigasi bencana alam maupun nonalam.
“Ini perlu menjadi pembelajaran, jangan hanya mampu mengembangkan, risiko bencananya harus disiapkan,” ujar Mendra.
Ia berharap adanya desa wisata tangguh bencana dapat menjadi sarana mitigasi bencana. “Forkom Dewi siap berkolaborasi dengan BPBD dan APAD dengan harapan hal-hal yang akan terjadi seperti di Desa Sade ini bisa dimitigasi,” kata dia.
Mendra menegaskan kesiapsiagaan bencana ini adalah tanggung jawab multipihak. Termasuk penyediaan alat penanganan kebakaran hingga akses jalur evakuasi yang layak.