Bali Menyaring Wisman Lewat Cek Tabungan dan Bukti Pesan Akomodasi
Badung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menyusun kebijakan untuk menyaring wisatawan mancanegara (wisman) mulai 2026. Mengutip pemberitaan Antara pada Kamis, 1 Januari 2026, Gubernur Bali, Wayan Koster, berkata satu tujuan kebijakan itu untuk menyaring wisman berkualitas ke Bali.
Proses penyaringan wisman ke Bali ini akan melibatkan sejumlah pihak. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, Agung Rai Suryawijaya, menyampaikan dukungan atas rencana kebijakan itu.
“Mendukung penuh dalam upaya menertibkan wisatawan mancanegara ke Bali, untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya berkualitas dan bermartabat,” kata Rai kepada IDN Times, Minggu (4/1/2026).
Apa saja hal yang akan diatur dalam kebijakan itu, berikut informasi selengkapnya.
1. Wisman harus menunjukkan jumlah tabungan dan bukti akomodasi
Rai mengatakan, ada sejumlah dasar penyaringan calon wisman yang akan berlibur ke Pulau Bali. Wisman wajib menunjukkan bukti pemesanan akomodasi sebagai tempat menginap selama liburan di Bali. Misalnya bukti pemesanan hotel, vila, apartemen, kondotel, maupun guest house (rumah tamu).
Selain itu, calon wisman yang berlibur di Bali wajib memiliki tiket pesawat untuk kembali ke negaranya, mematuhi hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama tinggal di Bali. Wisman juga wajib memiliki asuransi perjalanan serta bekal yang cukup selama di Bali.
“Wajib menunjukkan rekening sejumlah tertentu untuk makan dan minum serta membeli oleh-oleh atau suvenir untuk dibawa ke negaranya,” imbuh Rai.
Rai mengamati, masalah pariwisata di Bali dalam tahapan multidimensional, sehingga solusinya harus mencakup multidimensi. Mulai dari penataan regulasi, usaha pariwisata dan wisatawan.
“Responsible host will attract responsible tourists (tuan rumah yang bertanggung jawab akan menarik wisatawan yang bertanggung jawab),” lanjutnya.
2. Rai mengamati ada beberapa wisman kehabisan bekal selama berlibur di Bali
Melalui pengalaman bertahun-tahun di dunia pariwisata, Rai yang juga menjabat sebagai Konsul Kehormatan Hungaria di Bali, menemukan beberapa masalah. Utamanya, beberapa wisman yang kehabisan uang bekal selama berlibur di Bali. Selain kehabisan uang, ada juga wisman yang bekerja secara ilegal di Bali.
“Dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan kriminalitas dan lain-lain di Bali,” kata dia.
Bagi Rai, 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan dalam ranah pariwisata di Bali. Baginya, setiap pihak harus berkolaborasi sebab hingga saat ini pariwisata masih jadi tumpuan 66 persen perekonomian Bali.
“Selain juga harus meningkatkan di sektor yang lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, ekspor-impor dan usaha-usaha ekonomi kreatif lainnya,” imbuhnya.
3. Ada sederet tahapan sebelum menerapkan kebijakan saring wisman di Bali
Sebelum menyusun kebijakan untuk menyaring wisman di Bali, Rai menyarankan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari diskusi dengan berbagai pihak, hingga menyusun strategi berdasarkan referensi di beberapa negara dengan kebijakan serupa.
“Kemudian kita harus melakukan FGD, mengumpulkan seluruh stakeholder,” ujar Rai.
Jika telah bersepakat, pembuatan perjanjian atau MoU dengan beberapa pihak, misalnya imigrasi wajib dilaksanakan. Sebab, nantinya imigrasi yang akan mengecek dan menanyakan sejumlah persyaratan itu kepada calon wisman di Bali. Menurut Rai, jika wisman yang akan berlibur ke Bali tidak melakukan hal jahat, tidak ada alasan untuk takut terhadap pengecekan tersebut.
“Jadi kalau memang dia mampu dan wisatawan kenapa harus takut? Gitu, kan. Hanya menunjukkan saja, tidak memblokir,” kata Rai.
Bagi Rai, pengecekan tersebut adalah cara untuk mencegah wisman nakal datang ke Bali. Ada beberapa negara yang melakukan kebijakan cek wisman, misalnya Thailand hingga Jepang.
“Kita hanya mencegah agar wisatawan yang datang punya kualitas dan menjaga martabat Bali sebagai destinasi wisata,” tegas Rai.
