12 PMI Asal Klungkung Kerja di UEA dan Kuwait, Keluarga Diimbau Tenang
- Sebanyak 12 PMI asal Klungkung bekerja di Uni Emirat Arab dan Kuwait, mayoritas di sektor jasa seperti terapis spa dan barista, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah.
- Dinas Ketenagakerjaan Klungkung terus berkoordinasi dengan BP3MI dan KBRI untuk memantau kondisi para PMI serta memastikan prosedur perlindungan berjalan sesuai mekanisme jika terjadi situasi darurat.
- Pemerintah daerah menyalurkan imbauan kewaspadaan dari KBRI kepada keluarga PMI melalui kanal resmi, sambil mengingatkan agar tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan kerabat di luar negeri.
Klungkung, IDN Times - Sebanyak 12 warga asal Kabupaten Klungkung tercatat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah, tepatnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Keberadaan mereka menjadi perhatian, menyusul memanasnya situasi geopolitik di kawasan tersebut setelah konflik terbuka antara Iran dengan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan memastikan, hingga saat ini belum ada laporan darurat yang diterima terkait kondisi para PMI tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Klungkung, I Nyoman Sidang, menyebutkan bahwa dari total 12 PMI itu, empat orang bekerja di Uni Emirat Arab dan delapan lainnya berada di Kuwait.
“Mayoritas bekerja di sektor jasa, terutama sebagai terapis spa. Ada juga yang bekerja sebagai barista di Kuwait,” jelasnya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, meskipun kedua negara tersebut tidak berada di pusat konflik langsung, situasi kawasan yang tidak menentu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda).
Apalagi dalam beberapa hari terakhir, eskalasi serangan dan ancaman balasan di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara asing (WNA), termasuk PMI asal Indonesia.
1. Dinas Ketenagakerjaan Klungkung menunggu perkembangan resmi dari BP3MI
Dinas Ketenagakerjaan Klungkung saat ini masih menunggu perkembangan resmi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), serta perwakilan diplomatik Indonesia di masing-masing negara penempatan. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan prosedur perlindungan berjalan sesuai mekanisme apabila terjadi situasi darurat.
“Kami terus memantau informasi dari BP3MI dan KBRI yang memiliki kewenangan langsung dalam perlindungan PMI di luar negeri. Sampai sekarang belum ada arahan ataupun informasi terkait rencana pemulangan,” ujar Sidang.
2. Dinas Ketenagakerjaan siap mendampingi jika ada kebijakan pemulangan dari Pemerintah Pusat
Ia menambahkan, pihaknya mengimbau keluarga PMI di Klungkung agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pihak pemda, kata dia, siap memberikan pendampingan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, termasuk apabila ada kebijakan pemulangan dari Pemerintah Pusat.
"Biasanya PMI itu aktif komunikasi dengan keluarganya. Jika nanti membutuhkan informasi lebih lanjut, kami siap memfasilitasi," jelasnya.
3. Disnaker Klungkung meneruskan informasi KBRI
Berdasarkan komunikasi awal yang diterima, sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuwait dan Abu Dhabi, telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan bagi warga Indonesia. Mereka diminta meningkatkan keamanan diri, menjaga komunikasi antarwarga Indonesia, serta rutin mengabarkan kondisi kepada keluarga di Tanah Air. Selain itu, WNI juga diminta segera menghubungi hotline KBRI setempat apabila menghadapi situasi darurat.
"Imbauan tersebut kami teruskan melalui kanal resmi seperti website Sisnaker Klungkung dan grup Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebagai langkah antisipatif sekaligus upaya menjaga ketenangan keluarga PMI di daerah," ungkap Nyoman Sidang.
