Comscore Tracker

Pantau Pencairan Bansos di Bali, Ketua DPR Tak Mau Diwawancara Media

Sementara di kantor DPRD Bali ada demo tolak UU Cipta Kerja

Denpasar, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani bersama dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati melakukan kunjungan ke salah satu e-warong KUBE Sedana Melangit. 

Dalam kunjungan di Jalan Tukad Melangit Nomor 35, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Jumat (16/10/2020) tersebut, Puan dan rombongan menteri lainnya tidak berkenan diwawancara awak media.

Baca Juga: Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Bali: Adi Wiryatama Jangan Lari Sembunyi

1. Pada saat yang bersamaan di Denpasar terjadi aksi demo UU Cipta Kerja

Pantau Pencairan Bansos di Bali, Ketua DPR Tak Mau Diwawancara MediaSuasana demo tolak UU Cipta Kerja di Kota Denpasar, pada Jumat (16/10/2020). (IDN Times/Ayu Afria)

Bersamaan dengan kedatangan Puan Maharani, Juliari P Batubara, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati ke Denpasar, terjadi aksi demo menolak Undang-undang Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pukul 13.30 Wita oleh Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI).

Ketika akan dikonfirmasi perihal masalah UU Cipta Karya, Puan memilih tidak mau diwawancarai awak media. Pantauan IDN Times di lokasi, Puan dan rombongan menteri lainnya sampai di lokasi pukul 15.18 Wita dan disambut hangat oleh Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan warga di sekitar Jalan Tukad Melangit.

Rombongan tersebut menilik salah satu e-warong dan rumah Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Berdasarkan rilis yang diterima IDN Times, disampaikan bahwa kedatangan Puan kali ini adalah untuk menyaksikan pencairan bantuan sosial (bansos) di dua lokasi. 

2. Walikota Denpasar paparkan sejumlah bantuan yang diterima masyarakat Denpasar

Pantau Pencairan Bansos di Bali, Ketua DPR Tak Mau Diwawancara MediaSalah satu e-warong di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Panjer Denpasar Selatan (IDN Times/Ayu Afria))

Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra saat menyambut kunjungan tersebut melaporkan sejumlah-bantuan yang diterima untuk masyarakat Denpasar.

"Bantuan Sosial Tunai terhadap 11.287 keluarga penerima manfaat masyarakat Denpasar yang terkena dampak, di sini melalui PT Pos, itu sudah jalan. Demikian juga penerima Bantuan Pangan Non Tunai program sembako sebanyak 2.606. Itu juga sudah dan sinergi dengan Bank BTN yang juga memperoleh tambahan Rp500 ribu untuk bulan Agustus lalu," jelasnya.

Di Denpasar terdapat lima e-warung dengan 11 agen untuk membantu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar.

Peserta Program Keluarga Harapan juga telah mendapat bantuan tambahan beras selama 3 bulan dari Juli hingga September, sebanyak 15 kg per bulan. Total ada 2.168 jumlah penerima manfaat. Pemerintah Kota Denpasar juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 23.399 orang.

3. Hingga Oktober 2020, Provinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar

Pantau Pencairan Bansos di Bali, Ketua DPR Tak Mau Diwawancara MediaKetua DPR RI, Puan Maharani bersama dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati melakukan kunjungan ke salah satu e-warong (IDN Times/Ayu Afria))

Sementara itu Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan bahwa pencairan bansos ada di dua lokasi. Pencairan di Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Sementara di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, berupa simulasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako oleh Bank BTN di lokasi e-Warong KUBE.

"Jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Bali sejumlah 94.300 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp47,150 miliar yang tersebar di sembilan kabupaten/kota," jelas Juliari.

Sedangkan penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 KPM tersebar di sembilan kabupaten/kota. "Hingga Oktober 2020, Provinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar," ungkapnya.

Jumlah penerima manfaat BST di Provinsi Bali sebanyak 189.635  KPM dengan nilai Rp568,869 miliar. Sementara untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg atau senilai Rp39,04 miliar.

4. Bansos PKH diperluas kepesertaannya menjadi 10 juta KPM

Pantau Pencairan Bansos di Bali, Ketua DPR Tak Mau Diwawancara MediaMenteri Sosial Juliari P. Batubara melaunching Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan target 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran 15 kg/KPM/bulan selama 3 bulan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Dok. Kemensos)

Juliari dalam rilisnya menjelaskan bahwa Kementerian Sosial mendapat tugas dari negara dalam percepatan penanganan COVID-19, yakni di bidang perlindungan sosial dengan menyelenggarakan penyaluran bansos.

Bansos Reguler dikhususkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan sehingga ada atau tidak ada pandemik, program tersebut terus dilaksanakan. Bansos PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM yang semula menerima per tiga bulan menjadi setiap bulan.

Sementara untuk Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), ada perluasan target dan peningkatan indeks dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan.

Topic:

  • Ayu Afria Ulita Ermalia
  • Ni Ketut Sudiani

Berita Terkini Lainnya