Anggaran BPBD Bali 2026 Turun 8,9 Miliar
Denpasar, IDN Times - Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Tahun 2026 turun 8,9 miliar dari tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, anggaran BPBD Bali sekitar Rp33,7 miliar. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Gede Teja, menyampaikan hal tersebut kepada IDN Times, Selasa (10/2/2026).
“Yang ada, penurunan Rp8,9 miliar bila dibandingkan anggaran tahun lalu,” kata Teja.
Sebelumnya, pihak BPBD Bali mengusulkan anggaran sebesar Rp35 miliar pada 2026. Namun, kebijakan efisiensi anggaran berdampak ke daerah. Sehingga BPBD Bali mengandalkan Rp24,8 miliar selama setahun ke depan untuk penanganan bencana di Bali.
Pengadaan sirine tsunami menurun dari rencana awal
Meskipun terdampak efisiensi anggaran, Teja mengaku pihaknya tidak menganggap sebagai kendala. Ia harus memutar otak menyesuaikan anggaran di tengah bencana yang kian marak.
“Kendala tidak ada, karena itu kebijakan anggaran. Berarti saya tinggal menyesuaikan. Caranya mengurangi output ataupun target kinerja,” ujarnya.
Teja mencontohkan, awalnya BPBD Bali merencanakan pengadaan sirine tsunami sebanyak 12 unit. Namun, adanya penurunan anggaran, maka targetnya berkurang menjadi 2 unit sirine tsunami.
Andalkan kolaborasi lembaga untuk penanganan bencana
Selain menyesuaikan penggunaan anggaran, strategi BPBD Bali lainnya menguatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Lembaga tersebut mulai dari sektor privat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kerja sama internasional di Bali. Kerja sama internasional, kata Teja misalnya dengan Australia melalui program SIAP SIAGA.
“Strateginya adalah menguatkan kolaborasi dengan privat sector ataupun NGO atau kerja sama internasional yang ada di Bali,” kata Teja.
Sirine banjir di Denpasar pendanaan dari PLN
Sementara itu, contoh lainnya dukungan berbagai lembaga dalam penanganan bencana di Bali tahun 2026 seperti pemasangan sistem peringatan dini bencana banjir. Pihak BPBD Bali menyediakan inovasi teknologi.
Sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung dari sisi anggaran. Ada juga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali sebagai fasilitator pemasangan alat tersebut.
