Upah Tenaga Kontrak di Klungkung Bali Batal Dipotong Rp200 Ribu

2. Ada peningkatan daerah dari dana bagi hasil

Mendapatkan masukan dari legislatif, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) kembali melakukan kalkulasi atau pengecekan anggaran. Hasilnya, ada pendapatan sampai Rp32 miliar dari berbagai sumber, satu di antaranya dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

"Sumber pendapatan di anggaran perubahan itu dari pajak, dan dana bagi hasil," ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

Dengan pendapatan tambahan ini, kondisi keuangan daerah Klungkung untuk anggaran perubahan bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa kebijakan yang sebelumnya diwacanakan, pun kembali direvisi.

3. Upah tenaga kontrak akhirnya batal dipangkas

Dengan tambahan pendapatan itu, Pemkab Klungkung membatalkan rencana pemangkasan upah tenaga kontrak. Bahkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Klungkung, yang awalnya direncanakan dipotong 50 persen selama enam bulan, juga akan kembali direvisi.

"Nanti mungkin TPP akan dipotong jadi empat atau lima bulan. Sebelumnya kan pemotongan rencananya sampai enam bulan," ungkap Suwirta.

Selain itu, nantinya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 juga relatif aman di anggaran perubahan.

"Anggaran ini akan kami maksimalkan dulu, agar nantinya tidak menjadi silpa," jelasnya.